Memasuki tahun 2026, aliansi pertahanan AUKUS antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia akan memasuki fase yang krusial dalam pengadaan kapal selam bertenaga nuklir. Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik, terutama dengan pengerahan kapal selam tersebut di Pangkalan HMAS Stirling, Australia, yang berada di dekat perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyatakan keprihatinannya dan meminta jaminan bahwa penempatan aset militer ini tidak akan memicu eskalasi di kawasan. Kekhawatiran ini mencerminkan dilema strategis yang dihadapi Indonesia: bagaimana menjaga netralitas dan kemandirian kebijakan luar negeri di tengah tekanan persaingan dua kekuatan besar, AS dan China.
AUKUS dan Pergeseran Keseimbangan Kekuatan di Indo-Pasifik
AUKUS bukan sekadar perjanjian pengadaan senjata, melainkan proyeksi kekuatan maritim yang secara langsung mempengaruhi arsitektur keamanan regional. Australia, dengan kapal selam nuklirnya, memperoleh kemampuan jelajah yang lebih panjang dan daya gentar yang lebih besar. Bagi Indonesia, kedekatan geografis dengan pangkalan HMAS Stirling menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan dan potensi spill-over dari rivalitas kekuatan besar. Dalam konteks ini, ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang diusung Indonesia menjadi kerangka penting untuk mendorong dialog inklusif dan menekan risiko konflik. Namun, implementasi Outlook tersebut masih menghadapi ujian berat ketika negara-negara anggota memiliki preferensi keamanan yang berbeda-beda.
Pilihan Strategis Indonesia: Netralitas di Tengah Tekanan
Data dari CSIS Indonesia menunjukkan bahwa publik Indonesia terbelah dalam menyikapi AUKUS: 48% mendukung sikap netral, sementara 30% menginginkan pendekatan lebih dekat ke AS. Angka ini mengindikasikan adanya perdebatan internal mengenai arah kebijakan pertahanan Indonesia. Di satu sisi, menjaga netralitas adalah fondasi tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Di sisi lain, tekanan dari dinamika Indo-Pasifik mendorong perlunya memperkuat diplomasi pertahanan bilateral, terutama dengan Australia dan Jepang, tanpa harus kehilangan kemandirian. Implikasi jangka pendek dari situasi ini adalah intensifikasi dialog keamanan maritim dan upaya confidence-building measures. Sementara itu, dalam jangka panjang, Indonesia harus merumuskan strategi yang mampu menyeimbangkan kepentingan keamanan regional dengan prinsip-prinsip kemandirian yang selama ini dijaga.
Pada akhirnya, AUKUS menempatkan Indonesia pada posisi yang memerlukan kalkulasi geopolitik yang hati-hati. Penguatan kerja sama dengan Australia dan Jepang di bidang pertahanan dapat menjadi jembatan untuk memitigasi risiko, namun tidak boleh mengarah pada pengikisan netralitas. Refleksi yang perlu diangkat adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai poros maritim global untuk menjadi mediator yang kredibel, bukan sekadar objek dari persaingan kekuatan. Dengan tetap berpegang pada ASEAN Outlook on Indo-Pacific dan memperkuat kapasitas diplomasi, Indonesia memiliki peluang untuk menjaga stabilitas kawasan sambil mempertahankan otonomi strategisnya.