Ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik kembali memuncak pada September 2026, ketika patroli gabungan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Australia di Laut China Selatan mendapat respons keras dari Beijing. Insiden ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari eskalasi persaingan strategis dua kekuatan global yang semakin menguji arsitektur keamanan regional. Bagi Indonesia, yang sejak awal mencanangkan diri sebagai poros maritim global, dinamika ini menempatkan negara dalam posisi yang sangat rawan. Di satu sisi, Jakarta harus menjaga hubungan dagang dengan China yang mencapai angka monumental sebesar 80 miliar dolar AS, sementara di sisi lain, kredibilitas diplomasi pertahanan dengan aliansi Barat—terutama melalui kemitraan strategis dengan Australia dan Amerika Serikat—tidak boleh dikompromikan.
Posisi Indonesia di Antara Dua Kutub Kekuatan
Indonesia berada dalam dilema klasik negara berkembang yang menjadi arena persaingan kekuatan besar. Kepentingan ekonomi yang mengikat erat dengan China—sebagai mitra dagang terbesar—berhadapan langsung dengan kebutuhan menjaga stabilitas keamanan kawasan yang sangat bergantung pada kehadiran Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia mulai diuji. Tanpa kerangka kerja sama yang solid dari ASEAN, sebagaimana ditegaskan dalam analisis sumber, Indonesia berisiko terjebak dalam pusaran persaingan AS-China yang kian tidak menentu. Dinamika aktor di kawasan juga memperlihatkan bahwa aliansi keamanan seperti AUKUS dan peningkatan patroli bersama Quad semakin memperkuat narasi bahwa kawasan Indo-Pasifik sedang terbelah. Di tengah situasi ini, ASEAN sebagai organisasi regional masih bergulat dengan fragmentasi internal dan perbedaan pandangan antaranggota mengenai bagaimana merespons rivalitas tersebut.
Implikasi Terhadap Stabilitas Kawasan dan Posisi Strategis Indonesia
Dalam jangka pendek, tekanan terhadap kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia akan semakin besar. Setiap langkah yang diambil di Laut China Selatan—entah itu mengizinkan patroli asing atau menolaknya—akan ditafsirkan sebagai keberpihakan oleh salah satu pihak. Hal ini berpotensi menggerus fleksibilitas diplomatik yang selama ini menjadi kekuatan utama Indonesia di forum internasional. Lebih jauh lagi, ancaman terhadap stabilitas kawasan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga operasional. Laut China Selatan adalah jalur perdagangan vital bagi Indonesia, dan setiap ketegangan militer dapat mengganggu arus barang dan investasi. Dalam jangka panjang, jika ASEAN gagal memperkuat posisi kolektifnya, integritas kawasan secara keseluruhan akan terancam. Penguasaan sumber daya maritim, kebebasan navigasi, dan tatanan berbasis aturan dapat terkikis secara perlahan oleh logika kekuatan (balance of power) yang kaku. Refleksi kritis yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan diplomasi lincah, tetapi juga investasi nyata dalam kapasitas pertahanan dan kemandirian ekonomi. Kemampuan untuk memproyeksikan pengaruh tanpa bergantung penuh pada salah satu kutub kekuatan adalah kunci untuk tetap relevan di tengah arus rivalitas global yang deras. Tanpa langkah konkret, posisi Indonesia sebagai poros maritim hanya akan menjadi retorika yang tergerus oleh realitas politik yang keras.
