Geo-Politik
Dilema Code of Conduct Laut China Selatan: Antara Legitimasi Hukum dan Realitas Dominasi
Proses finalisasi Code of Conduct (COC) Laut China Selatan memasuki fase kritis dengan harapan tinggi dari negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk menciptakan kerangka aturan yang menjaga stabilitas. Namun, analisis dari Strategika mengungkap dilema mendasar: sebuah COC yang lemah, tanpa mekanisme penegakan, verifikasi, dan sanksi yang jelas, justru berpotensi melegitimasi dan mengukuhkan status quo dominasi China di kawasan. Bagi Indonesia, yang bukan merupakan claimant state langsung tetapi memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tumpang tindih dengan klaim garis sembilan-dash China di sekitar Kepulauan Natuna, risiko ini sangat nyata. Hasil negosiasi COC akan berdampak langsung pada legitimasi klaim kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah tersebut.
Dinamika aktor dalam negosiasi ini sangat tidak seimbang. China, sebagai kekuatan utama di kawasan, memiliki leverage ekonomi dan militer yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara ASEAN secara kolektif. ASEAN sendiri sering kali terfragmentasi dalam pendekatan menghadapi China, dengan beberapa anggota lebih bergantung secara ekonomi dan lainnya lebih vokal dalam menuntut kepatuhan terhadap hukum internasional. Indonesia berusaha menjembatani perbedaan ini dan mendorong posisi bersama, namun upaya tersebut terus dihadapkan pada realitas asimetri kekuatan. Finalisasi COC yang terburu-buru di bawah tekanan waktu, tanpa substansi yang kuat, dapat menjadi bumerang bagi kepentingan keamanan maritim kawasan.
Implikasi strategisnya mendorong Indonesia pada kebutuhan untuk menyiapkan opsi lain di luar diplomasi COC. Dalam jangka pendek, tekanan terhadap ZEE Natuna diperkirakan akan terus berlanjut, terlepas dari proses negosiasi. Hal ini memerlukan penguatan postur pertahanan maritim yang konsisten dan peningkatan kapasitas patroli di perbatasan. Dalam jangka panjang, jika COC gagal menjadi instrumen yang efektif, Indonesia dan ASEAN perlu merancang ulang pendekatan keamanan maritim kolektif, mungkin dengan melibatkan mitra dialog eksternal seperti Jepang, India, Australia, dan Amerika Serikat dalam kerangka kerja yang lebih inklusif, untuk menciptakan keseimbangan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan berbasis hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.
Entitas yang disebut
Organisasi: ASEAN, Strategika
Lokasi: Laut China Selatan, Indonesia, China, Kepulauan Natuna