Pada tahun 2025, data dari Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) Brasil mencatat bahwa deforestasi di Amazon mencapai 12.000 km², tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini bukan sekadar statistik lingkungan, melainkan sinyal peringatan geopolitik yang mengguncang keseimbangan ekosistem global, termasuk pola iklim yang memengaruhi rantai pasok pangan Indonesia. Hubungan antara hilangnya hutan Amazon dan penurunan produksi beras nasional sebesar 3% pada musim panen 2025/2026 menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan di satu kawasan memiliki efek domino yang langsung berdampak pada ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi negara lain. Dalam konteks hubungan internasional, peristiwa ini menggarisbawahi urgensi kerja sama global yang lebih koheren, khususnya di antara negara-negara dengan hutan tropis besar seperti Brasil, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo.
Deforestasi Amazon sebagai Katalis Dinamika Geopolitik Iklim
Fenomena deforestasi Amazon tidak bisa dipisahkan dari pertarungan kepentingan antara negara maju dan berkembang dalam forum-forum iklim multilateral. Brasil, sebagai pemilik sekitar 60% hutan Amazon, menghadapi tekanan domestik dari sektor agribisnis dan pertambangan yang mendorong ekspansi lahan, sementara di sisi lain, tekanan internasional dari Uni Eropa dan negara-negara maju menuntut penghentian deforestasi sebagai prasyarat bantuan iklim dan perdagangan. Indonesia, bersama Brasil dan negara-negara hutan tropis lainnya, telah mendorong mekanisme REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di Konferensi Para Pihak (COP31) sebagai instrumen insentif bagi pelestarian hutan. Namun, efektivitas mekanisme ini masih dipertanyakan karena ketimpangan daya tawar antara negara penerima dan donor. Dinamika ini menciptakan ketegangan baru dalam hubungan Selatan-Utara, di mana negara berkembang sering kali dijadikan objek kebijakan lingkungan tanpa kompensasi yang memadai atas biaya peluang ekonominya.
Implikasi terhadap Ketahanan Pangan Indonesia dan Stabilitas Kawasan
Dampak langsung deforestasi Amazon terhadap Indonesia terlihat pada gangguan pola musim tanam padi akibat El Niño yang lebih ekstrem. Penurunan produksi beras nasional sebesar 3% mungkin tampak kecil, namun dalam konteks distribusi pangan yang rentan di negara kepulauan dengan populasi 280 juta jiwa, angka ini cukup signifikan untuk memicu tekanan harga dan risiko sosial. Dari perspektif stabilitas kawasan, Indonesia perlu mengantisipasi potensi krisis pangan yang bisa dimanfaatkan oleh aktor luar untuk memperkuat pengaruhnya—misalnya, melalui bantuan pangan bersyarat dari negara-negara seperti China atau India. Hal ini relevan dengan balance of power di Indo-Pasifik, di mana ketahanan pangan menjadi instrumen strategis. Langkah jangka pendek yang diambil Indonesia, seperti memperkuat sistem peringatan dini iklim, harus diimbangi dengan diplomasi yang lebih proaktif di forum-forum seperti ASEAN dan G20 untuk menekan negara-negara maju agar menghentikan deforestasi di Amazon, karena dampaknya bersifat lintas batas.
Dalam jangka panjang, komitmen global untuk menghentikan deforestasi harus diperkuat melalui mekanisme yang lebih mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan sukarela. Indonesia, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, memiliki posisi tawar strategis untuk mendorong pembentukan rezim internasional yang adil dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, tanpa dukungan kuat dari negara-negara maju dalam bentuk transfer teknologi dan pendanaan iklim, upaya ini akan sia-sia. Refleksi dari kasus Amazon ini adalah bahwa perubahan iklim tidak mengenal batas negara, dan oleh karena itu, ketahanan pangan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan lingkungan global. Ini menjadi pengingat bahwa diplomasi iklim harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia ke depan, bukan semata-mata karena alasan lingkungan, tetapi juga demi menjaga kedaulatan pangan dan stabilitas domestik.