Ekspansi BRICS menjadi blok yang mencakup lebih dari belasan negara menandai babak baru dalam fragmentasi tatanan ekonomi global. Inisiatif untuk mengembangkan sistem pembayaran lintas negara berbasis mata uang lokal merupakan respons langsung terhadap dominasi dolar AS yang telah lama menjadi instrumen kekuatan geopolitik Amerika Serikat. Momentum de-dolarisasi ini semakin kuat sejak penerapan sanksi finansial oleh Washington terhadap Moskow, yang mendorong negara-negara berkembang mencari alternatif guna mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal. Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap yuan China sebagai mata uang cadangan alternatif juga meningkat secara signifikan, menandai pergeseran dalam keseimbangan kekuatan moneter global. Fragmentasi ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga membawa implikasi strategis bagi stabilitas kawasan dan keseimbangan kekuatan antarnegara.
Dinamika Geo-Ekonomi dan Posisi Strategis Indonesia
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam arsitektur de-dolarisasi BRICS menawarkan peluang strategis untuk mendiversifikasi cadangan devisa dan memperkuat kerja sama perdagangan bilateral dengan negara-negara anggota. Namun, langkah ini tidak bebas risiko. Data menunjukkan bahwa sekitar 40 persen perdagangan Indonesia masih dilakukan dalam denominasi dolar AS, sehingga eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah menjadi ancaman nyata yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas-aktif mengharuskan Jakarta untuk menjaga keseimbangan antara menjalin kemitraan baru dengan BRICS dan mempertahankan hubungan baik dengan lembaga keuangan multilateral berbasis AS, seperti IMF. Dari perspektif pertahanan, stabilitas nilai tukar rupiah merupakan elemen krusial dalam menjaga daya beli alat utama sistem pertahanan dan anggaran militer. Oleh karena itu, pendekatan bertahap dan pragmatis menjadi keniscayaan, misalnya melalui perluasan skema Local Currency Settlement (LCS) di kawasan ASEAN sebagai batu loncatan sebelum berintegrasi lebih dalam dengan sistem BRICS. Langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim yang stabil di tengah persaingan kekuatan besar.
Implikasi terhadap Stabilitas Kawasan dan Keseimbangan Kekuatan
Keberhasilan BRICS dalam menggerakkan mata uang lokal akan berdampak langsung pada stabilitas sistem keuangan global dan turut memengaruhi keseimbangan kekuatan regional di Asia-Pasifik. Fragmentasi ekonomi ini dapat memperlemah pengaruh dolar AS sebagai alat tekanan geopolitik, sekaligus memperkuat posisi China sebagai pusat gravitasi ekonomi alternatif. Bagi Indonesia yang berada di poros strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, implikasinya bersifat multidimensional. Stabilitas nilai tukar rupiah tidak hanya soal kebijakan moneter, tetapi juga cerminan kepercayaan investor asing terhadap arah ekonomi nasional. Dalam konteks pertahanan, ketergantungan pada satu mata uang dominan menciptakan kerentanan strategis yang dapat dieksploitasi oleh aktor eksternal. Dengan semakin terfragmentasinya tatanan global, Indonesia perlu memperkuat kerja sama geo-ekonomi di tingkat regional, seperti melalui ASEAN+3 atau mekanisme Chiang Mai Initiative Multilateralization, untuk menjaga stabilitas kawasan. Transformasi struktural seperti hilirisasi komoditas dan peningkatan produktivitas menjadi prasyarat mutlak agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang di era ekonomi baru tanpa mengorbankan stabilitas domestik.
Pada akhirnya, fragmentasi tatanan ekonomi global menuntut Indonesia untuk menjadi pemain cerdas yang mampu menavigasi ketidakpastian geopolitik. Alih-alih terjebak dalam dikotomi pro-BRICS atau pro-Barat, Jakarta perlu merumuskan strategi yang adaptif dan berorientasi jangka panjang. Langkah-langkah konkret seperti memperkuat kerja sama LCS di tingkat regional, mendorong diversifikasi mitra dagang, serta mempercepat reformasi struktural menjadi kunci untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Dalam jangka menengah, keberhasilan Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan di tengah persaingan blok akan menentukan posisinya sebagai kekuatan regional yang stabil dan mandiri. Refleksi kritis terhadap dinamika ini mengingatkan bahwa de-dolarisasi bukan sekadar soal teknis moneter, melainkan bagian dari pergeseran kekuasaan global yang memerlukan respons strategis terpadu dari seluruh instrumen kebijakan negara.
