Pada Desember 2025, di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Johannesburg, Indonesia secara resmi memulai proses aksesi penuh menjadi anggota aliansi ekonomi yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Langkah ini bukanlah peristiwa diplomatik biasa, melainkan sebuah titik balik strategis dalam hubungan internasional yang mencerminkan pergeseran fundamental tatanan global. Sejak bergabung sebagai negara mitra pada 2024, Indonesia telah menempuh jalur yang menunjukkan keberpihakan pada sistem multipolar yang semakin konkret. Keputusan ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mendiversifikasi mitra dagang dan mengurangi dominasi Dolar AS dalam sistem keuangan global, sebuah aspirasi yang sejalan dengan negara-negara Global South lainnya.
Dinamika Aktor dan Kepentingan Strategis
Dinamika aktor dalam peristiwa ini sangat kompleks dan sarat dengan perhitungan geopolitik. China dan Rusia, sebagai motor utama BRICS, menyambut hangat aksesi Indonesia. Bagi Beijing, Jakarta adalah mitra strategis di Asia Tenggara yang dapat memperkuat poros ekonomi Eurasia dan menantang hegemoni liberal yang dipimpin AS. Bagi Moskow, Indonesia menjadi pintu masuk ke kawasan Indo-Pasifik yang selama ini menjadi arena persaingan utama. Sebaliknya, Amerika Serikat dan sekutu Baratnya menyikapi langkah ini dengan kritis, mengingat potensi erosi pengaruh mereka di kawasan yang menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi global. Kekhawatiran ini tidak berlebihan, mengingat Indonesia adalah pemimpin de facto ASEAN dan jembatan antara negara maju dan berkembang. Dengan masuknya Indonesia ke BRICS, keseimbangan kekuatan (balance of power) di Indo-Pasifik berpotensi bergeser secara signifikan.
Implikasi terhadap Stabilitas Kawasan dan Ekonomi Indonesia
Dalam konteks stabilitas kawasan, aksesi Indonesia ke BRICS membawa implikasi ganda. Dalam jangka pendek, Indonesia akan menuai manfaat langsung berupa peningkatan investasi dari anggota BRICS, khususnya di sektor manufaktur dan energi. Potensi pembiayaan infrastruktur dari New Development Bank (NDB) BRICS menjadi alternatif nyata bagi lembaga Bretton Woods seperti Bank Dunia dan IMF, yang selama ini sering dikritik karena syarat ketat dan bias Barat. Namun, dalam jangka panjang, posisi Indonesia sebagai jembatan antara Global South dan negara maju akan semakin kuat, tetapi juga semakin tertekan. Hubungan dagang dengan negara-negara Quad—AS, Jepang, India, dan Australia—mungkin mengalami fluktuasi, karena Indonesia kini harus menyeimbangkan antara kepentingan Intra-BRICS dan hubungan tradisionalnya dengan Barat.
Dari perspektif ekonomi global, langkah Indonesia ini merupakan pukulan simbolis terhadap tatanan yang berpusat pada Dolar AS. BRICS, yang kini mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan seperempat ekonomi global, berupaya menciptakan sistem keuangan alternatif. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memberikan legitimasi dan bobot geopolitik tambahan bagi blok ini. Pemerintah Indonesia sendiri melihat aksesi ini sebagai peluang untuk memperkuat kedaulatan ekonominya, terutama dalam menghadapi tekanan dari negara-negara maju. Meski demikian, risiko tetap ada: jika blok BRICS semakin berseberangan dengan Barat, Indonesia dapat terjebak dalam pusaran konflik yang merugikan stabilitas domestiknya.
Refleksi akhir dari peristiwa ini adalah bahwa pilihan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS bukanlah sekadar keputusan ekonomi, melainkan pernyataan politik yang menandai berakhirnya era unipolar. Dalam dunia yang semakin multipolar, posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang aktif menjadi semakin relevan. Namun, tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara keuntungan jangka pendek dari akses pembiayaan dan investasi dengan risiko jangka panjang berupa tekanan geopolitik. Indonesia harus cerdas dalam memainkan peran sebagai jembatan, agar tidak menjadi pion dalam pertarungan antar kekuatan besar. Tatanan global sedang berubah, dan Indonesia, melalui langkah ini, telah memilih untuk menjadi bagian dari arus utama perubahan itu.
