Pada akhir Mei 2026, Topan Goring yang menerjang Filipina dan Vietnam menimbulkan bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara, dengan lebih dari 2.000 jiwa melayang dan kerugian ekonomi mencapai US$ 18 miliar. Banjir besar yang melumpuhkan Manila tidak hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga memicu pergeseran paradigma fundamental dalam cara negara-negara kawasan memandang keterkaitan antara iklim, keamanan, dan kedaulatan. Filipina segera mengangkat isu ini ke forum Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil (AOSIS) sebagai bukti nyata kegagalan negara maju memenuhi komitmen pembiayaan iklim sebesar US$ 100 miliar per tahun, membuka kembali ketegangan struktural dalam arsitektur Perjanjian Paris. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, tragedi ini menempatkannya dalam posisi yang sangat rentan dan strategis, menegaskan urgensi reorientasi strategi pertahanan dan diplomasi iklim yang lebih progresif.
Banjir Manila sebagai Katalis Keamanan Non-Tradisional di Asia Tenggara
Analisis politik kontemporer menegaskan bahwa perubahan iklim telah berevolusi menjadi ancaman multidimensi yang meliputi kemanusiaan, ekonomi, dan stabilitas negara. Banjir di Manila memicu perpindahan penduduk massal, kelangkaan air bersih, dan ketegangan sosial yang memaksa pemerintah Filipina mengerahkan militer dalam operasi tanggap darurat. Fenomena ini mencerminkan tren di seluruh Asia Tenggara, di mana militer mulai menempatkan perubahan iklim sebagai ancaman non-tradisional yang setara dengan ancaman militer konvensional. Bagi Indonesia, realitas ini menuntut reorientasi strategi pertahanan secara fundamental. Dokumen Rencana Induk Pertahanan 2025-2045 yang tengah disusun telah mulai mengintegrasikan skenario perubahan iklim sebagai variabel utama dalam perencanaan postur dan alokasi sumber daya pertahanan. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya merespons ancaman teritorial, tetapi juga mengantisipasi krisis kemanusiaan yang dipicu oleh iklim sebagai potensi sumber konflik sosial dan tekanan terhadap anggaran pertahanan. Lebih jauh, keterlibatan militer dalam penanggulangan bencana iklim dapat mengubah keseimbangan kekuatan (balance of power) regional, karena negara dengan kapasitas tanggap darurat yang kuat akan memiliki pengaruh diplomatik dan stabilitas domestik yang lebih tinggi.
Diplomasi Iklim dan Posisi Strategis Indonesia dalam Arsitektur Global
Di luar aspek tanggap darurat, tragedi Filipina menekankan urgensi kolaborasi regional dalam manajemen bencana, khususnya melalui mekanisme ASEAN. Indonesia, sebagai anggota aktif ASEAN dan AOSIS, memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan negara berkembang dengan tuntutan keadilan iklim. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memperkuat interoperabilitas dengan mitra ASEAN dan negara-negara AOSIS untuk menciptakan mekanisme respons kolektif yang tidak hanya bersifat kemanusiaan tetapi juga memiliki dimensi keamanan strategis. Langkah ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum internasional, sekaligus mengurangi kerentanan terhadap tekanan dari negara maju yang gagal memenuhi komitmen pembiayaan iklim. Dengan demikian, diplomasi iklim Indonesia tidak lagi semata-mata isu lingkungan, melainkan bagian integral dari strategi keamanan nasional dan stabilitas kawasan.
Tragedi Manila memberikan refleksi mendalam bahwa perubahan iklim telah menjadi ancaman eksistensial yang memerlukan respons lintas sektor. Bagi Indonesia, investasi dalam ketahanan iklim tidak hanya melindungi penduduk dan ekonomi, tetapi juga memperkuat kedaulatan dan pengaruh regional. Ke depannya, integrasi isu iklim ke dalam kebijakan pertahanan dan diplomasi akan menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara di tengah ketidakpastian global. Indonesia harus terus mendorong reformasi arsitektur Perjanjian Paris agar lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara kepulauan, sambil mempersiapkan diri menghadapi konsekuensi jangka panjang dari perubahan iklim yang tak terhindarkan.
