Pada Mei 2026, Australia resmi menerima kapal selam bertenaga nuklir pertama dari program AUKUS, aliansi keamanan trilateral antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris Raya. Penempatan kapal selam ini di pangkalan HMAS Stirling, Australia Barat, menandai titik balik dalam dinamika keamanan Indo-Pasifik. Langkah ini tidak hanya memperkuat kehadiran angkatan laut negara-negara Barat di Samudra Hindia dan Laut China Selatan, tetapi juga menggeser keseimbangan kekuatan (balance of power) regional yang selama ini didominasi oleh pertumbuhan militer Tiongkok. Australia sebagai aktor kunci dalam aliansi AUKUS menjadi simbol komitmen kolektif untuk menyaingi pengaruh Tiongkok yang semakin ekspansif. Transfer teknologi pertahanan dari AS dan Inggris memungkinkan Australia mengoperasikan kapal selam dengan daya tahan dan siluman superior, menjadikannya aset strategis yang mampu mengubah perhitungan militer di kawasan.
Dinamika Aktor dan Perlombaan Bawah Air
Respons Beijing terhadap pengembangan ini sangat keras, mengecam AUKUS sebagai ancaman stabilitas regional. Hal ini mencerminkan bahwa aliansi trilateral tersebut telah menjadi katalis utama polarisasi keamanan di Indo-Pasifik. Persaingan bawah air semakin intensif; Tiongkok, yang kini memiliki armada kapal selam terbesar di dunia, harus menghadapi kemampuan Australia untuk beroperasi lebih lama dan lebih senyap di jalur-jalur strategis. Untuk mengimbangi, Beijing mempercepat investasi dalam teknologi anti-kapal selam dan memperkuat kerja sama militer dengan Rusia serta Korea Utara. Di sisi lain, kerja sama antara AUKUS dan Quad (AS, Jepang, India, Australia) menciptakan blok penyeimbang yang solid. Namun, ketegangan ini melampaui aspek militer; ia memicu perpecahan diplomatik di Asia Tenggara, di mana negara-negara seperti Indonesia terjepit antara kepentingan ekonomi dengan Tiongkok dan kebutuhan keamanan bersama negara-negara Barat.
Posisi Indonesia: Antara Kepentingan Ekonomi dan Tekanan Keamanan
Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Australia dan memiliki kepentingan vital di Selat Malaka serta Laut Natuna, Indonesia secara resmi menyatakan kekhawatiran terhadap potensi perlombaan senjata di kawasan. Pernyataan ini mencerminkan dilema klasik dalam hubungan internasional: ketika aliansi defensif dianggap ofensif oleh aktor lain, stabilitas justru terancam. Analisis pertahanan menunjukkan bahwa Indonesia perlu segera mempercepat modernisasi armada bawah airnya, yang saat ini hanya mengandalkan beberapa kapal selam konvensional. Kerja sama dengan Jepang dan India—dua negara yang sama-sama memiliki kepentingan untuk menjaga kebebasan navigasi dan keseimbangan kekuatan di Samudra Hindia—menjadi opsi strategis yang paling rasional. Selain itu, Indonesia harus memperkuat diplomasi pertahanan melalui ASEAN untuk memastikan bahwa setiap pengembangan militer, termasuk kapal selam nuklir AUKUS, tidak mengarah pada destabilisasi yang tidak terkendali.
Ke depan, AUKUS tidak hanya akan mengubah peta militer Indo-Pasifik, tetapi juga menguji ketahanan sistem multilateral yang ada. Jika respons Tiongkok semakin agresif, fragmentasi kawasan menjadi dua blok yang saling curiga menjadi skenario yang mungkin terjadi. Bagi Indonesia, kunci untuk bertahan di tengah pusaran rivalitas ini adalah menjaga kebijakan bebas aktif yang konsisten. Artinya, Indonesia harus mampu menyeimbangkan hubungan dengan semua kekuatan besar, sambil secara paralel meningkatkan kapasitas pertahanan mandiri. Langkah ini penting tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk berkontribusi pada stabilitas kawasan yang lebih luas. Dalam konteks ini, AUKUS bukan sekadar akuisisi aset militer, melainkan cerminan dari pergeseran tatanan global yang membutuhkan adaptasi strategis dari setiap negara di Indo-Pasifik.