Pakta keamanan AUKUS yang mempertemukan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dalam proyek kapal selam bertenaga nuklir telah memasuki fase implementasi kritis pada 2025. Langkah ini tidak hanya memicu ketegangan diplomatik di kawasan Indo-Pasifik, tetapi juga menghadirkan dilema serius bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN yang selama ini memperjuangkan prinsip kawasan bebas senjata nuklir. Keputusan Australia untuk mengakuisisi kapal selam nuklir kelas Virginia dari Amerika Serikat, serta pengembangan armada generasi baru SSN-AUKUS, merupakan respons langsung terhadap meningkatnya ambisi maritim China di Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik secara keseluruhan.
Dinamika Aktor dan Fragmentasi Respons di ASEAN
Dinamika aktor dalam isu ini menunjukkan perpecahan yang semakin nyata di antara negara-negara ASEAN. Indonesia dan Malaysia menjadi dua suara yang paling vokal menyuarakan kekhawatiran, mengingat posisi geografis yang berdekatan serta komitmen jangka panjang terhadap prinsip kawasan bebas senjata nuklir yang termaktub dalam Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ). Di sisi lain, Singapura dan Filipina menunjukkan sikap yang lebih pragmatis, menyesuaikan respons dengan kalkulasi keamanan dan ekonomi masing-masing. Fragmentasi ini mengindikasikan bahwa arsitektur keamanan ASEAN masih belum cukup solid untuk menghadapi tantangan keamanan keras seperti yang dimunculkan oleh AUKUS, sekaligus memperlihatkan kerentanan di tengah rivalitas kekuatan besar.
Australia sendiri berargumen bahwa program akuisisi kapal selam nuklir ini bertujuan menjaga stabilitas kawasan dan menghadapi ancaman agresi China. Namun, ketiadaan jaminan bebas nuklir yang jelas hingga saat ini menjadikan persoalan ini semakin kompleks dan kontroversial. China sejak awal mengecam keras aliansi ini dengan argumen bahwa pengalihan teknologi kapal selam bertenaga nuklir mendorong proliferasi vertikal dan horizontal, serta memicu perlombaan senjata bawah laut yang berbahaya di Indo-Pasifik. Argumen ini mendapat simpati dari sebagian negara ASEAN yang khawatir akan terjadinya eskalasi militer di sekitar perairan mereka.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Peta Jalan ke Depan
Bagi Indonesia, kehadiran kapal selam bertenaga nuklir di perairan sekitar Australia menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi prinsip bebas senjata nuklir yang telah lama diperjuangkan melalui SEANWFZ. Indonesia harus menjalankan diplomasi yang cermat untuk menyeimbangkan hubungan bilateral dengan Australia dan mitra AUKUS lainnya di satu sisi, dengan komitmen terhadap nonproliferasi dan stabilitas kawasan di sisi lain. Dalam jangka pendek, pemerintah Indonesia perlu mendesak Australia untuk memberikan jaminan transparan bahwa kapal selam yang dioperasikan tidak akan membawa senjata nuklir, serta berkomitmen pada protokol keamanan operasional yang ketat dan dapat diverifikasi.
Dalam jangka menengah dan panjang, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat diplomasi nonproliferasi melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dan mendorong dialog keamanan yang lebih inklusif. Satu langkah konkret yang dapat diambil adalah menginisiasi perjanjian kawasan yang secara spesifik mengatur aktivitas kapal selam bertenaga nuklir, termasuk prosedur pelaporan, inspeksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, Indo-Pasifik dapat tetap stabil tanpa eskalasi yang membahayakan kepentingan bersama, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan dialog di kawasan.
Pada akhirnya, fenomena AUKUS dan rencana pengembangan kapal selam nuklir generasi baru di Australia mengingatkan kita bahwa keamanan kolektif di Indo-Pasifik membutuhkan arsitektur yang adaptif dan inklusif. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan sekaligus anggota ASEAN yang paling berpengaruh, memiliki posisi strategis untuk menjembatani perbedaan dan menawarkan platform dialog yang berlandaskan prinsip saling percaya, transparansi, dan kepentingan bersama. Tantangan ke depannya adalah bagaimana menjaga momentum diplomasi ini agar tidak larut dalam rivalitas besar yang terus membayangi, serta memastikan bahwa kepentingan nasional dan kawasan tetap menjadi acuan utama dalam setiap langkah kebijakan.