Pada 9 Agustus 2026, Perdana Menteri Australia mengumumkan fase kedua program kapal selam nuklir AUKUS yang menandai lompatan teknologi signifikan: integrasi kecerdasan buatan (AI) dan sistem peperangan bawah laut nirkru ke dalam armada delapan kapal selam kelas SSN-AUKUS. Target operasional penuh ditetapkan pada 2040, sementara pembangunan dua unit pertama di Adelaide dimulai tahun 2028. Langkah ini secara langsung mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik, karena keunggulan deteksi yang dijanjikan oleh AI dalam sistem sonar dan kontrol kebakaran memberikan Amerika Serikat dan sekutunya kapasitas untuk menandingi—bahkan melampaui—kemampuan bawah laut China. Namun, integrasi AI juga memicu debat etis dan risiko eskalasi yang tidak terkendali, terutama di Laut China Selatan yang padat aktivitas. Perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks persaingan teknologi militer antara blok Barat dan poros China-Rusia, yang semakin mempertegas garis demarkasi strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Dinamika Aliansi dan Respons Strategis di Indo-Pasifik
Respons Beijing terhadap AUKUS fase dua muncul cepat dan terukur. Pada akhir Juli 2026, China meluncurkan kapal selam tipe baru Tipe 096, yang dirancang untuk meningkatkan daya gentar nuklir sekaligus memperkuat kehadiran bawah laut di perairan sekitar. Ekspansi pangkalan militer di Pulau Hainan semakin memperkokoh posisi China sebagai kekuatan maritim yang dominan. Pola ini menunjukkan bahwa persaingan teknologi kapal selam dan AI bukan sekadar lomba militer, melainkan bagian dari perjuangan hegemoni antara AS dan China. Di satu sisi, AS dan sekutunya membangun jaringan keamanan terintegrasi melalui AUKUS, sementara di sisi lain China dan Rusia memperdalam koalisi teknologi militer mereka, termasuk dalam pengembangan sistem otonom dan peperangan bawah laut. ASEAN, sebagai organisasi regional, berada di posisi genting: berusaha menjaga netralitas namun menghadapi tekanan untuk memilih sisi. Ketegangan ini menimbulkan dilema bagi negara-negara kecil yang bergantung pada stabilitas kawasan untuk perdagangan dan keamanan. Dalam konteks ini, peningkatan aktivitas kapal selam asing—baik dari blok AS maupun China—di perairan Indonesia menimbulkan ancaman keamanan yang nyata. Kapal selam asing yang tidak selalu terdeteksi dapat melanggar kedaulatan laut Indonesia, memicu insiden yang tidak diinginkan.
Implikasi bagi Indonesia: Antara Peluang dan Ancaman
Bagi Indonesia, gelombang baru AUKUS membawa implikasi ganda yang kompleks. Di satu sisi, terdapat peluang kerja sama teknologi dan pertahanan dengan Australia, terutama dalam hal pengawasan bawah laut dan latihan bersama. Namun di sisi lain, meningkatnya aktivitas kapal selam asing di perairan Indonesia menuntut respons segera. Untuk menjawab tantangan jangka pendek, Indonesia perlu segera meningkatkan kapabilitas anti-kapal selam dan pengawasan bawah laut, termasuk melalui akuisisi peralatan deteksi canggih dan kerja sama intelijen. Dalam jangka panjang, pendekatan yang lebih strategis adalah mendorong arsitektur keamanan inklusif yang tidak bersifat eksklusif. Indonesia harus secara aktif mempromosikan norma transparansi dan mekanisme pengurangan risiko di kawasan, termasuk dialog antaraliansi dan pengembangan kode etik penggunaan AI dalam peperangan bawah laut. Tanpa langkah proaktif, persaingan AUKUS-China dapat mengubah perairan Indonesia menjadi arena proksi yang merugikan kedaulatan dan stabilitas nasional. Refleksi mendasar yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik tidak hanya ditentukan oleh keunggulan teknologi, melainkan juga oleh kemampuan negara-negara seperti Indonesia untuk membangun arsitektur keamanan yang inklusif, mengurangi eskalasi, dan mempertahankan otonomi strategis di tengah tekanan bipolaritas global.
