Arsitektur keamanan di kawasan Indo-Pasifik kembali menghadapi ujian signifikan seiring dengan implementasi perjanjian AUKUS yang kini memasuki tahap pembangunan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia. Aliansi trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ini secara eksplisit dirancang untuk menyeimbangkan ekspansi militer China yang semakin agresif di Laut China Selatan dan sekitarnya. Namun, langkah ini tidak lepas dari kontroversi, terutama menyangkut risiko proliferasi teknologi nuklir yang berpotensi menggerus fondasi arsitektur kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ). Di tengah dinamika tersebut, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus rentan.
Dinamika Proliferasi Nuklir dan Tantangan terhadap SEANWFZ
Kekhawatiran utama yang muncul dari kesepakatan AUKUS adalah dampaknya terhadap rezim nonproliferasi nuklir global. Australia, sebagai negara non-nuklir di bawah Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), akan memperoleh dan mengoperasikan kapal selam dengan reaktor nuklir. Meskipun Australia menegaskan komitmennya untuk tidak memproduksi senjata nuklir, pengalihan teknologi nuklir untuk keperluan propulsi militer menimbulkan celah hukum dan teknis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Indonesia bersama sejumlah negara ASEAN telah menyuarakan keberatan prinsip dan menuntut transparansi penuh, terutama terkait mekanisme pengawasan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA). Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah mekanisme safeguard yang ada cukup untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak dialihfungsikan? Tanpa jaminan yang solid, risiko proliferasi di kawasan Indo-Pasifik akan meningkat, mengancam stabilitas jangka panjang yang selama ini dibangun atas dasar norma-norma nonproliferasi.
Implikasi bagi Kepentingan Strategis Indonesia di Indo-Pasifik
Bagi Indonesia, sikap kritis terhadap AUKUS bukanlah semata-mata masalah normatif, melainkan terkait langsung dengan posisi geografis yang berada di antara dua kutub utama persaingan kekuatan. Pemerintah Indonesia secara konsisten menilai bahwa stabilitas kawasan harus dibangun di atas fondasi dialog, pembangunan kepercayaan, dan penghormatan terhadap hukum internasional, bukan melalui aksi balas-membalas militer yang hanya akan mempercepat perlombaan senjata. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlombaan senjata semakin intensif: modernisasi militer Australia yang dipercepat oleh AUKUS akan meningkatkan kapasitas patroli jarak jauh di Selat Malaka dan Laut Natuna, dua titik yang sangat vital bagi kepentingan Indonesia. Dalam jangka pendek, hal ini dapat meningkatkan tekanan terhadap kedaulatan maritim Indonesia; dalam jangka panjang, tatanan kawasan berisiko terbelah menjadi blok-blok rival yang saling curiga.
Posisi Indonesia sebagai negara nonblok yang menganut prinsip bebas-aktif membutuhkan strategi yang lebih adaptif dan berbasis kepentingan nasional. Alih-alih terjebak dalam dikotomi antara AS dan China, Indonesia perlu memperkuat dua pilar sekaligus: deterensi melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang terukur, dan diplomasi pertahanan yang aktif membangun kepercayaan dengan semua pihak. Keterlibatan Indonesia dalam dialog regional seperti ASEAN dan forum-forum multilateral lainnya menjadi modal penting untuk mempertahankan otonomi strategis. Namun, tanpa peningkatan kapasitas militer yang signifikan, posisi tawar Indonesia dalam dinamika Indo-Pasifik bisa tergerus.
Refleksi akhirnya, AUKUS bukanlah sekadar perjanjian pertahanan biasa. Ia adalah cerminan dari pergeseran struktur kekuasaan global yang semakin terpolarisasi. Bagi Indonesia, tantangan terbesarnya bukan hanya menghadapi konsekuensi langsung dari kapal selam nuklir Australia, melainkan juga merumuskan strategi jangka panjang yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan komitmen terhadap tatanan kawasan yang inklusif. Kegagalan untuk bersikap adaptif dapat menjadikan Indonesia sebagai arena perebutan pengaruh yang merugikan kedaulatan dan stabilitasnya sendiri.