Menjelang KTT ASEAN ke-45 di Labuan Bajo, dinamika rivalitas antara Amerika Serikat dan China kembali mendominasi agenda kawasan. Ketegangan yang dipicu oleh perluasan pangkalan militer AS di Filipina serta latihan bersama di Laut China Selatan menempatkan ASEAN pada posisi yang semakin sulit. Konsep ASEAN Centrality—yang selama ini menjadi landasan utama kebijakan luar negeri bersama negara-negara Asia Tenggara—kini diuji oleh realitas fragmentasi kepentingan di antara para anggotanya. Dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang semakin terpolarisasi, ASEAN dituntut untuk membuktikan relevansinya sebagai forum yang inklusif dan netral, tanpa harus terseret ke dalam pusaran persaingan langsung antara dua kekuatan besar tersebut. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: sejauh mana ASEAN mampu mempertahankan sentralitasnya di tengah tekanan struktural dari luar dan perbedaan persepsi dari dalam?
Fragmentasi Kepentingan di Tengah Tarikan Dua Kutub
Upaya ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya diwujudkan dengan mengusulkan kerangka kerja sama ekonomi dan keamanan non-tradisional seperti penanganan pandemi serta perubahan iklim. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya mampu menyamakan persepsi di antara negara anggota. Terdapat kecenderungan fragmentasi yang jelas: Filipina dan Vietnam menunjukkan orientasi yang lebih dekat ke Amerika Serikat, sementara Kamboja dan Laos cenderung memihak China. Perbedaan sikap ini bukan sekadar persoalan preferensi bilateral, melainkan mencerminkan realitas geostrategis di mana setiap negara anggota memiliki perhitungan keamanan dan ekonomi yang berbeda terhadap kedua kekuatan besar. Indonesia sebagai ketua ASEAN pada periode 2023–2024 telah merintis mekanisme dialog dengan format Quad dan AUKUS, namun hasil konkret dari inisiatif tersebut masih minim. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun ada kehendak politik untuk menjaga kohesi, kapasitas ASEAN untuk bertindak sebagai satu kesatuan tandingan pengaruh eksternal masih sangat terbatas. Fragmentasi ini tidak hanya melemahkan daya tawar kolektif, tetapi juga mengancam kredibilitas ASEAN Centrality sebagai fondasi arsitektur kawasan.
Implikasi terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Posisi Indonesia
Data dari ISEAS Yusof Ishak Institute menunjukkan bahwa kepercayaan negara-negara ASEAN terhadap netralitas kawasan menurun hingga 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menjadi indikator serius bahwa kredibilitas ASEAN sebagai arbiter regional mulai dipertanyakan. Dalam konteks ini, ASEAN menghadapi dilema eksistensial: apakah ia tetap mampu menjadi forum yang inklusif atau justru berubah menjadi ajang proxy rivalry yang melemahkan solidaritas regional. Bagi Indonesia, situasi ini membawa implikasi strategis langsung. Sebagai negara dengan populasi terbesar dan ekonomi terkuat di ASEAN, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas Indo-Pasifik tanpa harus bergantung pada satu kekuatan besar. Dalam jangka pendek, Indonesia perlu menginisiasi pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan ASEAN, China, dan Amerika Serikat secara langsung guna meredakan ketegangan dan membangun saluran komunikasi yang lebih terstruktur. Tanpa langkah diplomasi proaktif, risiko eskalasi konflik di Laut China Selatan dan sekitarnya akan semakin tinggi, yang pada akhirnya mengancam kepentingan ekonomi dan keamanan Indonesia di kawasan.
Dalam jangka panjang, penguatan ASEAN Centrality memerlukan reformasi institusional yang lebih mendalam, termasuk penguatan mekanisme penyelesaian sengketa dan peningkatan kapasitas respons krisis. Indonesia, sebagai pemimpin de facto ASEAN, memiliki beban untuk mendorong agenda ini meskipun dihadapkan pada resistensi dari negara anggota yang memiliki orientasi berbeda. Keseimbangan kekuatan (balance of power) di Indo-Pasifik tidak akan tercapai jika ASEAN hanya menjadi penonton pasif. Oleh karena itu, strategi yang perlu ditempuh adalah dengan memperkuat kemitraan dengan kekuatan menengah lainnya di kawasan, seperti Australia, India, dan Jepang, sambil tetap menjaga jarak dari keterikatan blok militer yang terlalu rigid. Refleksi akhir yang perlu dicatat adalah bahwa ASEAN Centrality bukanlah dogma yang statis; ia harus terus diadaptasi agar tetap relevan dalam lanskap geopolitik yang berubah cepat. Jika gagal, ASEAN tidak hanya akan kehilangan pengaruh, tetapi juga berpotensi menjadi medan pertarungan yang justru merusak stabilitas yang selama ini dibangun.
