Pertemuan tingkat tinggi ASEAN ke-44 yang digelar di Kamboja pada Mei 2026 mencerminkan titik kritis dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Kegagalan menghasilkan deklarasi bersama terkait Laut China Selatan bukan semata persoalan teknis diplomatik, melainkan indikasi nyata dari polarisasi yang merambah tubuh organisasi regional ini. Perbedaan sikap antara Kamboja dan Laos yang cenderung akomodatif terhadap Beijing, berhadapan dengan posisi konfrontatif Filipina dan Vietnam, menunjukkan bahwa ASEAN kini berada dalam tekanan tarik-menarik antara dua kutub kekuatan global: Amerika Serikat dan China. Dalam konteks ini, kawasan Indo-Pasifik tidak hanya menjadi arena kompetisi strategis antara Washington dan Beijing, tetapi juga medan uji bagi relevansi dan kohesi ASEAN sebagai poros stabilitas regional.
Fragmentasi Internal ASEAN: Antara Kepentingan Nasional dan Tekanan Eksternal
Ketidakmampuan ASEAN untuk mencapai konsensus dalam isu Laut China Selatan pada KTT ke-44 mengonfirmasi semakin dalamnya fragmentasi di antara negara anggota. Kamboja dan Laos, yang memiliki ketergantungan ekonomi dan politik yang kuat terhadap China, cenderung menolak bahasa yang keras dalam deklarasi. Sebaliknya, Filipina dan Vietnam, yang berhadapan langsung dengan klaim maritim Beijing, mendorong sikap tegas. Perbedaan ini bukan hal baru, namun eskalasinya dalam forum puncak menandakan bahwa kebijakan luar negeri masing-masing negara anggota kini semakin dipengaruhi oleh aliansi strategis di luar kawasan. Dalam konteks rivalitas AS-China, ASEAN terancam menjadi medan perang pengaruh yang pasif, di mana setiap negara anggota menjadi proksi dari kepentingan kekuatan besar. Kondisi ini menguji prinsip sentralitas ASEAN dan kemampuannya untuk bertindak sebagai satu entitas kolektif dalam isu-isu keamanan kritis.
Indonesia: Menjembatani Kesenjangan di Tengah Tekanan Geopolitik
Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, muncul sebagai aktor kunci dalam upaya menjaga keseimbangan. Melalui pendekatan damai dan dorongan implementasi penuh Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), Jakarta berupaya menjadi broker yang kredibel. Namun, langkah Indonesia tidak berlangsung dalam ruang hampa. Kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat ke Jakarta yang menawarkan paket investasi maritim senilai 2 miliar dolar AS menambah dimensi baru dalam perhitungan strategis Indonesia. Tawaran ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga sarat muatan geopolitik: memperkuat kehadiran AS di Indo-Pasifik melalui kemitraan dengan Indonesia. Bagi Indonesia, tantangan terbesar adalah mempertahankan otonomi strategis—kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan semua pihak tanpa terperangkap dalam blokade aliansi. Dalam jangka pendek, penguatan mekanisme konsultasi bilateral dengan sesama negara anggota ASEAN menjadi langkah pragmatis untuk meredam perbedaan. Namun dalam jangka panjang, posisi Indonesia sebagai pusat gravitasi ASEAN akan terus diuji oleh polarisasi kekuatan global yang semakin tajam.
Implikasi dari rivalitas AS-China terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik sangat jelas: setiap langkah kecil dapat memicu ketegangan yang merembet ke dimensi ekonomi, keamanan, dan diplomasi. Bagi ASEAN, kegagalan di Kamboja menjadi peringatan bahwa organisasi ini harus segera mereformasi mekanisme pengambilan keputusan dan memperkuat solidaritas internal agar tidak menjadi penonton pasif. Sementara itu, Indonesia perlu terus mengasah peran sebagai jembatan yang mampu merangkul perbedaan, sembari secara hati-hati menyeimbangkan kepentingan nasional dengan dinamika global. Refleksi akhir dari pertemuan ini adalah bahwa masa depan tatanan Indo-Pasifik tidak hanya ditentukan oleh rivalitas AS-China, tetapi juga oleh kemampuan ASEAN, terutama Indonesia, untuk mempertahankan relevansi dan otonomi di tengah pusaran geopolitik yang semakin kompleks.
