Hingga tahun 2026, krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang substantif. Kebuntuan ini tidak hanya menjadi kegagalan diplomasi regional, tetapi juga mencerminkan kerapuhan mekanisme konsensus di dalam ASEAN. Five-Point Consensus (5PC) yang dirancang sebagai peta jalan perdamaian justru mandek akibat minimnya itikad implementasi dari junta militer Myanmar. Dalam konteks ini, posisi ASEAN sebagai aktor sentral dalam menjaga stabilitas kawasan mulai dipertanyakan. Indonesia, sebagai negara dengan inisiatif mediasi paling aktif melalui pendekatan quiet diplomacy, kini berada di persimpangan: antara mempertahankan kredibilitas ASEAN atau menyaksikan intervensi eksternal semakin menguat di Myanmar.
Konteks Global dan Pergeseran Keseimbangan Kekuatan
Krisis Myanmar tidak berlangsung dalam ruang hampa geopolitik. Ketidakmampuan ASEAN untuk menekan junta militer secara efektif telah menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor global untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara. China dan Rusia, misalnya, secara konsisten menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi junta dari tekanan internasional yang lebih keras, sejalan dengan kepentingan strategis mereka—akses ke sumber daya alam Myanmar dan posisi geografisnya yang vital di jalur perdagangan. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya cenderung mengandalkan sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik, namun tanpa dukungan penuh dari negara-negara ASEAN, efektivitas strategi ini tetap terbatas. Ketidakseimbangan ini menegaskan bahwa Myanmar telah menjadi ajang pertarungan pengaruh antara kekuatan besar yang memperlemah posisi ASEAN sebagai forum utama resolusi konflik.
Dinamika Internal ASEAN dan Posisi Strategis Indonesia
Di dalam ASEAN sendiri, perbedaan pendapat mengenai cara menghadapi junta militer semakin mencolok. Indonesia dan Malaysia mendorong pendekatan yang lebih keras dan inklusif dengan tetap melibatkan semua faksi politik di Myanmar. Sebaliknya, Thailand dan Laos cenderung pragmatis, mengutamakan stabilitas perbatasan dan hubungan bilateral dengan junta, serta menghindari isolasi total. Ketegangan ini melemahkan posisi tawar ASEAN secara kolektif. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi dilema strategis: di satu sisi, harus mempertahankan sentralitas ASEAN agar tidak didikte oleh kekuatan eksternal; di sisi lain, kegagalan menyelesaikan krisis Myanmar berpotensi menggerogoti kredibilitas Indonesia sebagai pemimpin regional. Bagi Indonesia, stabilitas Myanmar bukanlah isu yang jauh. Dampak spillover seperti arus pengungsi, kejahatan transnasional, dan penyelundupan narkotika telah mulai dirasakan di perbatasan. Oleh karena itu, peran mediasi Indonesia harus tetap dijalankan dengan memperkuat kapasitas ASEAN sebagai forum resolusi konflik, bukan sekadar sebagai wadah diskusi tanpa tindakan nyata.