Arus pengungsian etnis Rohingya yang terus berlanjut hingga tahun 2026 kembali menempatkan Indonesia pada posisi geopolitik yang rumit di kawasan Asia Tenggara. Kedatangan kapal-kapal yang membawa pengungsi di perairan Aceh memicu respons beragam—dari solidaritas kemanusiaan hingga kekhawatiran beban sosial-ekonomi domestik. Indonesia, yang bukan negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, tetap mengedepankan tradisi diplomasi kemanusiaan yang lunak. Namun, tekanan kawasan menuntut keseimbangan antara komitmen moral dan kepentingan keamanan nasional. Krisis ini tidak bisa dilihat semata sebagai isu kemanusiaan, melainkan sebagai uji bagi tatanan regional Asia Tenggara dalam menghadapi kegagalan politik Myanmar dan lemahnya mekanisme kolektif ASEAN.
Krisis Rohingya dan Uji Kredibilitas ASEAN dalam Tata Kelola Regional
Dalam perspektif hubungan internasional, krisis Rohingya telah menjadi batu uji bagi kredibilitas ASEAN setelah penyelesaian politik di Myanmar tidak pernah tuntas. Lembaga internasional dan kelompok masyarakat sipil mendorong kerangka berbagi tanggung jawab regional yang lebih nyata, namun negara-negara penerima pengungsi belum mampu membangun mekanisme bersama untuk mencegah tenggelamnya kapal-kapal di perairan internasional dan menanganinya secara adil. Dinamika aktor menunjukkan perbedaan kepentingan yang tajam: Thailand dan Malaysia cenderung menolak pendaratan, sementara Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara tekanan opini publik dalam negeri dan tuntutan solidaritas global. Kegagalan ASEAN membentuk arsitektur penanganan pengungsi yang terpadu mengindikasikan kelemahan struktural dalam tata kelola keamanan regional. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan keterlibatan langsung Dewan Keamanan PBB yang bisa memaksa Myanmar bertanggung jawab, sehingga beban terus bergeser ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Dalam konteks keseimbangan kekuatan regional, ketiadaan mekanisme kolektif justru memperkuat posisi Myanmar sebagai aktor yang lolos dari pertanggungjawaban, sementara negara-negara seperti Indonesia harus menanggung biaya diplomatik dan keamanan yang semakin tinggi.
Implikasi bagi Stabilitas Kawasan dan Kepentingan Strategis Indonesia
Dari sudut pandang pertahanan dan stabilitas, penanganan pengungsi Rohingya memerlukan dukungan patroli laut terkoordinasi dan identifikasi keamanan kemanusiaan yang ketat. Indonesia perlu memadukan kepentingan keamanan nasional, hukum, dan tekanan publik dalam satu kerangka kebijakan yang koheren. Secara regional, arus pengungsi yang tidak terkendali berpotensi memicu ketegangan antarpelaku maritim, memperlemah pengawasan perbatasan, dan membuka celah bagi aktivitas ilegal lain seperti penyelundupan manusia serta perdagangan narkoba. Kepentingan strategis Indonesia sebagai kekuatan maritim di Asia Tenggara menuntut peran proaktif dalam merancang mekanisme bersama yang mencakup pembagian beban yang adil dan transparan. Jangka pendek, aksi penyelamatan dan koordinasi dengan UNHCR menjadi prioritas utama. Namun, tanpa pembagian beban yang adil antarnegara ASEAN, risiko destabilisasi di kawasan Selat Malaka dan Laut Andaman akan meningkat secara signifikan. Dalam kerangka diplomasi kemanusiaan, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (jika relevan pada periode tertentu) atau forum ASEAN untuk mendorong resolusi yang lebih mengikat, meskipun tantangan veto dan ego nasional masih dominan. Jangka panjang, Indonesia didorong untuk menginisiasi pembentukan arsitektur penanganan pengungsi ASEAN yang terlembaga, lengkap dengan mekanisme pendanaan bersama, perlindungan hukum, dan sistem verifikasi keamanan. Tanpa langkah tersebut, krisis Rohingya akan terus menjadi ujian bagi posisi Indonesia sebagai kekuatan regional yang humanis sekaligus pragmatis, dan memperdalam kerentanan kawasan terhadap arus migrasi paksa di masa depan.