Perubahan iklim telah melampaui sekadar isu lingkungan dan kini secara fundamental mengubah cara pandang negara-negara terhadap keamanan nasional. Di Indonesia, laporan BNPB dan Kementerian Pertahanan tahun 2026 menegaskan bahwa 30 persen instalasi militer di pesisir mengalami erosi dan banjir rob. Angka ini bukan sekadar catatan kerusakan fisik, melainkan sinyal kerentanan struktural yang dapat melemahkan kesiapan operasional Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari pergeseran besar dalam postur pertahanan global, di mana perubahan iklim menjelma menjadi instrumen kompetisi strategis yang mempengaruhi keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan dan dunia.
Adaptasi Iklim dalam Dinamika Kekuatan Global
Dalam skala global, berbagai kekuatan besar telah menjadikan adaptasi perubahan iklim sebagai bagian integral dari strategi pertahanan mereka. Pentagon, misalnya, telah mengeluarkan Climate Adaptation Roadmap sebagai kerangka kerja untuk menjaga efektivitas militer Amerika Serikat di tengah risiko lingkungan yang semakin meningkat. Di sisi lain, Tiongkok membangun pulau buatan di Laut China Selatan yang dirancang tahan terhadap cuaca ekstrem, langkah yang tidak hanya mengamankan posisi logistik tetapi juga memperkuat klaim teritorial dan kontrol atas alur laut vital. Ketika dua kekuatan besar menjadikan adaptasi iklim sebagai bagian dari postur militer, maka negara yang tidak beradaptasi akan tertinggal dalam keseimbangan kekuatan. Dinamika ini juga menjalar ke tataran aliansi; negara-negara kepulauan kecil (AIS) mendorong agar ancaman iklim dimasukkan dalam agenda NATO. Meskipun secara geografis kawasan Pasifik dan Atlantik berbeda, dorongan ini merefleksikan pengakuan bahwa risiko iklim adalah ancaman keamanan kolektif yang membutuhkan respons multilateral. Jika NATO mengadopsi perspektif ini, maka rezim keamanan internasional akan semakin mengukuhkan kaitan antara perubahan iklim dan pertahanan negara.
Transformasi Postur Pertahanan Indonesia yang Belum Tuntas
Di tengah lanskap global yang bergerak cepat, Indonesia justru belum memiliki rencana adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dalam postur pertahanannya. Pangkalan Angkatan Laut di Surabaya dan Sabang, yang merupakan simpul pertahanan penting, dilaporkan membutuhkan tanggul baru untuk menahan banjir rob dan erosi. Dalam jangka pendek, beban yang muncul adalah meningkatnya biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. Dalam jangka panjang, tanpa perancangan ulang yang matang, basis militer di pesisir akan terus kehilangan fungsinya sebagai pusat komando, logistik, dan pengerahan kekuatan. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan konsep infrastruktur pertahanan yang tahan iklim (climate-proof). Langkah ini mencakup relokasi atau penguatan aset-aset vital, desain ulang sistem drainase dan tanggul, serta integrasi data risiko iklim ke dalam perencanaan pertahanan. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik melalui forum PIF (Pacific Islands Forum) untuk mitigasi bersama. Kemitraan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis, karena dapat memperluas koalisi negara-negara kepulauan yang memperjuangkan kepentingan bersama dalam isu perubahan iklim dan keamanan.
Pada akhirnya, perubahan iklim harus dipahami sebagai ancaman keamanan yang transnasional dan asimetris, yang menuntut adaptasi struktural dan diplomasi strategis. Bagi Indonesia, keterlambatan dalam merespons risiko iklim terhadap infrastruktur pertahanan bukan hanya akan meningkatkan kerentanan operasional, tetapi juga dapat menggeser posisi Indonesia dalam peta kekuatan regional. Negara-negara tetangga dan kekuatan global telah bergerak cepat mengintegrasikan ketahanan iklim ke dalam postur militer mereka. Jika Indonesia tidak segera bertindak, maka bukan hanya kesiapan pertahanan yang terancam, melainkan juga kredibilitas sebagai poros maritim yang mampu mengamankan alur laut dan kedaulatan wilayahnya. Refleksi ini menggarisbawahi urgensi untuk menjadikan adaptasi perubahan iklim sebagai pilar utama dalam kebijakan pertahanan nasional ke depan.