Proyeksi terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang memperkirakan kenaikan muka air laut hingga 1,2 meter pada tahun 2100 membawa implikasi serius bagi Indonesia, khususnya terhadap pertahanan pesisir dan stabilitas kawasan. Ancaman ini tidak lagi semata-mata isu lingkungan, melainkan telah menjelma menjadi tantangan multidimensi yang menyentuh aspek keamanan, kedaulatan maritim, dan hubungan internasional. Garis pantai utara Jawa, Sumatera, dan Kalimantan—yang menjadi pusat konsentrasi penduduk dan infrastruktur strategis—berada dalam garis depan kerentanan, memaksa Jakarta untuk memikirkan ulang postur pertahanan nasional dalam konteks perubahan iklim yang semakin akut.
Dimensi Keamanan dan Adaptasi Pertahanan Pesisir
Langkah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mulai mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dengan kebijakan pertahanan menandai pergeseran paradigma dalam manajemen risiko nasional. Salah satu wujud nyata adalah pemindahan pangkalan TNI AL dari daerah rawan abrasi, yang menunjukkan bahwa pertahanan pesisir Indonesia harus beradaptasi secara fisik terhadap lanskap geografis yang berubah. Dalam jangka pendek, alokasi anggaran untuk infrastruktur tanggul dan relokasi penduduk menjadi prioritas, namun dalam perspektif strategis, langkah ini juga menyangkut penjagaan garis pangkal kepulauan yang menjadi dasar klaim yurisdiksi maritim Indonesia. Apabila garis pantai berubah secara signifikan, maka batas-batas wilayah laut Indonesia—termasuk Zona Ekonomi Eksklusif—dapat terpengaruh, membuka potensi sengketa dengan negara tetangga.
Implikasi Geopolitik dan Dinamika Hukum Internasional
Fenomena kenaikan muka air laut juga memicu ketegangan baru di kawasan Indo-Pasifik. Potensi konflik sumber daya perikanan dan pergeseran batas maritim menjadi ancaman nyata, terutama di Laut Natuna dan Selat Malaka yang kaya akan cadangan ikan serta jalur pelayaran strategis. Negara-negara pulau kecil di Pasifik, yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, mendorong pengakuan hukum internasional untuk status pengungsi iklim. Indonesia mendukung inisiatif ini, namun di sisi lain memiliki tantangan internal yang kompleks: lebih dari 60% penduduknya tinggal di wilayah pesisir, sehingga skenario relokasi massal tidak bisa dielakkan. Dalam konteks geopolitik, posisi Indonesia menjadi semakin penting sebagai poros maritim global, tetapi juga semakin rentan terhadap tekanan eksternal—baik dari aliansi negara maju yang mendorong aksi iklim ambisius maupun dari negara tetangga yang mungkin memanfaatkan perubahan geografis untuk memperkuat klaim mereka.
Konsekuensi jangka panjang dari kenaikan muka air laut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Pertahanan pesisir Indonesia harus dirancang ulang secara sistemik, tidak hanya melalui pembangunan tembok laut, tetapi juga melalui diplomasi maritim yang tangguh. Potensi perubahan garis pangkal kepulauan—yang menjadi fondasi arsitektur negara kepulauan—menuntut Indonesia untuk lebih aktif dalam forum-forum hukum laut internasional, seperti UNCLOS, serta memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik dan ASEAN. Pada akhirnya, lingkungan yang berubah drastis akan memaksa setiap negara untuk menyesuaikan diri; Indonesia yang mampu mengantisipasi dan mengintegrasikan adaptasi iklim ke dalam doktrin pertahanan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam percaturan global yang semakin dinamis.