Rekonsiliasi Tersandung: Dinamika Internal Myanmar dan Tantangan Konsensus ASEAN

Lebih dari setahun setelah adopsi Five-Point Consensus oleh ASEAN, situasi di Myanmar tetap berada dalam kebuntuan politik dan kekerasan yang mendalam. Junta militer State Administration Council (SAC) menunjukkan komitmen minimal terhadap konsensus, sementara oposisi yang diwakili oleh Government of National Unity (NUG) dan kelompok etnis bersenjata terus menguatkan resistensi. Kegagalan untuk membuat kemajuan berarti ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas konflik Myanmar, tetapi juga menguji kredibilitas dan kohesi ASEAN sebagai organisasi yang berprinsip pada non-intervensi dan penyelesaian damai. Dinamika aktor dalam konflik ini semakin terfragmentasi. Di dalam negeri, SAC menghadapi perlawanan multi-sektor yang terkoordinasi. Di tingkat regional, ASEAN mengalami perpecahan dalam pendekatan, dengan beberapa anggota mendorong keterlibatan yang lebih inklusif dengan semua pemangku kepentingan, sementara yang lain tetap berpegang pada pendekatan diplomatik tradisional hanya dengan junta. Posisi Indonesia, sebagai Ketua ASEAN 2023 lalu, berusaha menjembatani celah ini dengan mengadakan konsultasi inklusif, namun menghadapi tantangan dari prinsip konsensus yang mengikat. Implikasi geopolitik dari kebuntuan Myanmar sangat luas. Bagi ASEAN, ini merupakan ujian terhadap relevansi dan efektivitasnya dalam menangani krisis internal kawasan, dengan risiko delegitimasi jika terus gagal menghasilkan solusi. Bagi kekuatan besar seperti China dan AS, situasi ini menciptakan medan proxy baru untuk memperebutkan pengaruh di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, kebuntuan ini menekankan dilema antara prinsip non-intervensi dan tanggung jawab untuk menjaga stabilitas regional. Kegagalan ASEAN dapat mendorong kekuatan ekstra-regional untuk mengambil peran lebih besar, yang pada akhirnya dapat mengikis sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik.