Dekade ketiga abad ke-21 telah menandai periode rekonfigurasi aliansi keamanan yang masif di kawasan Indo-Pasifik, dengan perluasan pakta AUKUS menjadi stimulus utama. Pengumuman ekspansi AUKUS pada awal 2025, yang mengundang Jepang, Korea Selatan, dan membuka potensi bagi Filipina, bukan sekadar perkembangan bilateral. Ia merupakan instrumen geopolitik yang berpotensi mengubah arsitektur keamanan regional secara fundamental, menciptakan medan tarik-menarik yang langsung menguji kohesi dan relevansi ASEAN. Respon yang terfragmentasi di kalangan negara anggota—dari kesempatan yang dilihat Filipina dan Vietnam untuk mengimbangi tekanan China, hingga kekhawatiran mendalam Indonesia dan Malaysia terhadap militerisasi dan erosi sentralitas ASEAN—menggambarkan sebuah dilema kolektif. Kegagalan Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (AMM) untuk menghasilkan konsensus keras, dan hanya berujung pada seruan transparansi dan inklusivitas, adalah indikator nyata dari tekanan eksternal yang mulai membelah solidaritas internal blok.
Dinamika Aktor dan Tarik-Menarik Keseimbangan Kekuatan
Ekspansi AUKUS memperjelas peta aliansi dan rivalitas di kawasan. Amerika Serikat dan sekutunya di AUKUS mendorong naratif 'Pilar 2' yang berfokus pada kolaborasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, siber, dan hipersonik. Naratif ini dirancang sebagai alat deterensi yang dianggap lebih rendah profilnya dibanding pendirian pangkalan militer masif baru, sebuah upaya strategis untuk meredam kekhawatiran ASEAN tentang escalation dan netralitas. Namun, secara geopolitik, inisiatif ini tetap bermakna sebagai upaya memperdalam dan memperluas lingkaran pengaruh serta interoperabilitas militer sekutu AS di tepian China. Di sisi lain, China merespons bukan hanya dengan retorika diplomatik, tetapi dengan aksi konkret: peningkatan aktivitas militer yang asertif dan diplomasi ekonomi selektif terhadap anggota ASEAN seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Pendekatan divide et impera Beijing ini secara efektif mengikis kohesi ASEAN dari dalam, menciptakan faksi-faksi yang selaras dengan kepentingan kekuatan besar yang bersaing. Dinamika ini menempatkan prinsip Zona Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN) pada posisi yang rentan, terjepit antara imperatif keamanan nasional masing-masing negara dan komitmen kolektif yang semakin sulit dipertahankan.
Ujian Berat bagi Diplomasi Indonesia dan Sentralitas ASEAN
Bagi Indonesia, sebagai poros dan kekuatan sentral ASEAN, situasi ini merupakan ujian berat bagi filosofi diplomasi "mendayung di antara dua karang". Kepentingan strategis nasional Indonesia sangat terikat dengan kemampuan ASEAN mempertahankan sentralitasnya sebagai arsitek utama tatanan keamanan regional. Fragmentasi respons terhadap AUKUS adalah sinyal bahaya bahwa sentralitas tersebut sedang terancam erosi. Dalam jangka pendek, Indonesia menghadapi tekanan diplomasi yang meningkat untuk mengambil posisi yang lebih jelas, yang berisiko menjauhkannya dari peran penyeimbang tradisional. Namun, posisi ambivalen atau netral pasif bukanlah pilihan yang sustainable. Kepentingan strategis Indonesia yang lebih fundamental justru terletak pada kapasitas memimpin ASEAN untuk merumuskan respons kolektif yang proaktif dan visioner, khususnya dalam merancang "cara ASEAN" dalam mengelola dan mengatur teknologi keamanan baru. Tanpa kerangka kolektif yang kuat, kawasan berisiko menjadi ajang proxy war teknologi, di mana rivalitas adidaya diekspor melalui sistem senjata otonom, perang siber, dan perlombaan kemampuan hipersonik, dengan negara-negara ASEAN sebagai laboratorium atau medan uji coba.
Implikasi jangka menengah dan panjang dari dinamika ini sangat menentukan bagi masa depan kawasan. Jika ASEAN gagal menyajikan visi keamanan kolektif yang koheren, relevansinya sebagai institusi politik-keamanan akan semakin tersisihkan, digantikan oleh jaringan aliansi minilateral yang dipimpin kekuatan besar seperti AUKUS atau QUAD. Hal ini akan memicu spiral keamanan (security dilemma) yang lebih dalam, di mana peningkatan kapabilitas satu pihak dilihat sebagai ancaman oleh pihak lain, mendorong siklus militerisasi yang justru kontraproduktif bagi stabilitas. Bagi Indonesia, ini berarti lingkungan strategis yang lebih volatile dan tidak terprediksi, yang dapat mengganggu fokus pembangunan nasional dan kedaulatan di wilayah maritimnya. Oleh karena itu, langkah strategis ke depan harus melampaui diplomasi reaktif. Indonesia perlu memelopori inisiatif konkret, mungkin berupa kerangka dialog inklusif atau rezim pengaturan teknologi pertahanan kritis di bawah payung ASEAN, yang dapat menjembatani kekhawatiran anggota sekaligus menegaskan bahwa masa depan keamanan Indo-Pasifik harus ditentukan oleh negara-negara di kawasan itu sendiri, bukan semata-mata oleh logika aliansi ekstra-regional.
