Dinamika keamanan kolektif di Asia Tenggara kembali mengalami pergeseran seismik dengan diselenggarakannya latihan militer Balikatan antara Amerika Serikat dan Filipina pada November 2025 yang mencapai skala terbesar dalam sejarah. Latihan yang berfokus pada pertahanan wilayah dan operasi di laut lepas ini tidak berlangsung dalam ruang hampa geopolitik. Ia secara gamblang merupakan respons terhadap ketegangan yang terus menggelembung di Laut China Selatan dan dekat selat Taiwan, serta mewakili strategi Manila yang kian eksplisit untuk memperdalam 'alliance entanglement' dengan Washington. Pemanfaatan maksimal Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) untuk meningkatkan kemampuan deterensi Filipina adalah sebuah realitas operasional yang turut mendefinisikan ulang peta kekuatan regional. Reaksi keras Tiongkok, yang mengecam latihan sebagai provokasi, bukan sekadar retorika diplomatik; ia adalah manifestasi dari fault line geopolitik yang semakin menganga dan berpotensi mengkatalisasi siklus aksi-reaksi militer yang destruktif.
Ujian Berat bagi Konsensus dan ZOPFAN ASEAN
Perkembangan ini menempatkan ASEAN pada sebuah dilema eksistensial yang mendasar. Prinsip-prinsip kunci yang menjadi fondasi asosiasi, terutama konsensus dan konsep Zona Damai, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN), diuji ketangguhannya oleh tindakan unilateral dari salah satu anggotanya dan respons kekuatan eksternal. Fragmentasi pendekatan di antara negara anggota dalam menghadapi persaingan AS-Tiongkok menjadi semakin terlihat. Sementara beberapa negara seperti Vietnam dan Indonesia menyuarakan keprihatinan terhadap eskalasi yang dipicu oleh latihan semacam Balikatan, terdapat perbedaan tingkat kenyamanan dan ketergantungan keamanan terhadap kedua kutub kekuatan tersebut. Latihan militer berskala besar yang secara langsung menantang klaim maritim Tiongkok secara nyata mendorong Beijing untuk meningkatkan aktivitas militer dan penegakan klaimnya, sehingga menciptakan lingkungan keamanan yang semakin kompetitif dan berisiko tinggi. Dalam konteks ini, kemampuan ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya—posisi sebagai poros utama arsitektur keamanan kawasan—mulai dipertanyakan.
Bagi Indonesia, sebagai kekuatan terbesar dan salah satu pendiri ASEAN, implikasi jangka pendeknya adalah meluasnya kompleksitas dalam menjaga keseimbangan (hedging) yang sudah lama dijalankan. Di satu sisi, Indonesia harus terus secara konsisten dan vokal mendorong dialog, menegaskan komitmen pada penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS, dan menjaga stabilitas kawasan. Di sisi lain, realitas peningkatan tensi di Laut China Selatan, yang berbatasan langsung dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna, memaksa Indonesia untuk secara paralel menjaga dan meningkatkan kemampuan deterensi dan pengawasan di wilayah perbatasan maritimnya. Keamanan kolektif yang ideal harus sejalan dengan kedaulatan nasional.
Jangka Panjang: Mencegah Asia Tenggara Menjadi Proxy Battlefield
Secara jangka panjang, skenario terburuk yang harus diantisipasi adalah menguatnya polarisasi di kawasan. Jika setiap tindakan militer Amerika Serikat dan sekutunya seperti Filipina langsung dibalas dengan peningkatan postur militer Tiongkok, dan sebaliknya, maka ruang diplomasi akan menyempit. Dalam kondisi seperti itu, sentralitas ASEAN berisiko tinggi untuk terpinggirkan, dikerdilkan menjadi forum diskusi yang tidak lagi relevan dalam mengatur perilaku kekuatan besar. Peran kepemimpinan Indonesia kemudian menjadi faktor penentu. Dibutuhkan inisiatif diplomatik yang lebih ambisius dan konkret di luar retorika biasa. Indonesia perlu memimpin upaya untuk menghidupkan kembali dan memperkuat mekanisme 'diplomasi preventif' (preventive diplomacy) serta mendorong terwujudnya aturan perilaku (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan yang lebih mengikat, efektif, dan diterima oleh semua pihak. CoC tidak boleh sekadar menjadi dokumen simbolis, melainkan harus memiliki mekanisme verifikasi dan penyelesaian sengketa yang jelas untuk mencegah miskomunikasi dan insiden di lapangan.
Refleksi akhir mengarah pada sebuah pertanyaan strategis: apakah model keamanan kolektif yang berbasis pada asosiasi longgar seperti ASEAN masih memadai untuk menghadapi era persaingan strategis yang tajam? Latihan Balikatan 2025 adalah sebuah sinyal bahwa logika aliansi tradisional dan balancing of power kembali mengemuka, berpotensi mengikis logika konsensus dan inklusivitas. Keberhasilan Indonesia dan ASEAN ke depan tidak lagi semata-mata diukur dari kemampuan menjaga kohesi internal, tetapi dari kapasitas untuk merancang dan memaksakan norma-norma tata kelola kawasan yang dapat diterima oleh semua kekuatan, sehingga mencegah Asia Tenggara berubah menjadi proxy battlefield. Kegagalan dalam misi ini tidak hanya akan merugikan stabilitas regional, tetapi juga secara signifikan mengurangi pengaruh strategis Indonesia di panggung global.
