Ketegangan di Laut China Selatan terus menguji kapasitas ASEAN sebagai institusi regional yang mengedepankan prinsip konsensus dan diplomasi. Dalam konteks geopolitik yang semakin terpolarisasi oleh rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, ASEAN menghadapi tekanan eksistensial untuk mempertahankan sentralitasnya. Perbedaan kepentingan strategis dan kedekatan politik-ekonomi dengan Beijing di antara negara-negara anggota seringkali menghambat pembentukan posisi kolektif yang solid. Lambatnya finalisasi Code of Conduct (CoC) menjadi indikator nyata bahwa mekanisme konsensus yang selama ini menjadi pilar utama ASEAN mulai menunjukkan kerapuhan di hadapan dinamika kekuatan besar.
Dinamika Internal ASEAN: Antara Konsensus dan Fragmentasi
Prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus—yang menjadi ciri khas ASEAN—semakin sulit dipertahankan ketika isu Laut China Selatan menyangkut kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing anggota. Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam cenderung lebih vokal menentang klaim Tiongkok, sementara Kamboja dan Laos memiliki hubungan bilateral yang erat dengan Beijing, sehingga kerap menahan langkah-langkah kolektif yang dianggap terlalu konfrontatif. Perpecahan ini tidak hanya memperlambat penyelesaian CoC, tetapi juga mengurangi kredibilitas ASEAN sebagai forum utama penyelesaian sengketa maritim. Dalam konteks ini, diplomasi yang mengedepankan konsensus tidak lagi menjadi alat yang efektif jika tidak diimbangi dengan kemauan politik bersama untuk menegakkan norma-norma keamanan regional.
Rivalitas besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin memperparah fragmentasi internal ASEAN. Beberapa negara anggota lebih memilih pendekatan bilateral langsung dengan Tiongkok untuk mengamankan kepentingan ekonomi, sementara yang lain memperkuat kerja sama militer dengan Amerika Serikat. Kondisi ini mereduksi efektivitas ASEAN sebagai pemersatu dan memperlemah posisi tawar kolektif dalam negosiasi maritim. Sentralitas ASEAN—konsep yang selama ini menjadi landasan arsitektur keamanan regional—kini berada di ambang degradasi. Jika tren ini berlanjut, Laut China Selatan tidak hanya akan menjadi ajang persaingan dua kekuatan besar, tetapi juga medan uji bagi relevansi organisasi regional dalam tatanan global yang multipolar.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Prospek ke Depan
Sebagai negara penengah dan inisiator sejumlah konsep keamanan regional seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Indonesia menghadapi tantangan strategis yang serius. Melemahnya sentralitas ASEAN berarti berkurangnya ruang diplomasi bagi Indonesia untuk memediasi ketegangan dan menjaga stabilitas kawasan. Namun, di tengah keterbatasan konsensus, Indonesia dapat memperkuat diplomasi maritimnya melalui pendekatan bilateral dan mini-lateral dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Kerja sama konkret di bidang patroli bersama, pertukaran intelijen, atau koordinasi kebijakan perikanan dapat menjadi fondasi baru bagi tata kelola keamanan maritim yang lebih pragmatis.
Dalam jangka menengah dan panjang, Indonesia perlu terus mendorong pengembalian ASEAN ke peran sentralnya, namun dengan strategi yang lebih adaptif terhadap realitas geopolitik. Ini berarti tidak hanya mengandalkan mekanisme konsensus, tetapi juga mengembangkan inisiatif-inisiatif mini-lateral yang dapat berfungsi sebagai katalisator bagi soliditas kolektif. Keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan tidak akan tercapai jika ASEAN hanya menjadi penonton pasif. Dengan merancang ulang pendekatan diplomasi keamanan—tanpa mengabaikan prinsip dasar organisasi—Indonesia dapat memainkan peran ganda: sebagai jembatan antara kepentingan nasional dan solidaritas regional. Refleksi kritis terhadap efektivitas ASEAN bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah awal menuju adaptasi strategis yang diperlukan agar organisasi ini tetap relevan di tengah pusaran rivalitas global.
