Dalam arsitektur keamanan Asia Tenggara yang semakin kompleks, ASEAN Centrality telah berevolusi dari sekadar konsep normatif menjadi aset geopolitik yang menentukan keseimbangan kekuatan regional. Prinsip ini menempatkan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara sebagai episentrum diplomasi dan pembentukan norma, berfungsi sebagai medan netral yang mengatur interaksi dan persaingan kekuatan eksternal. Namun, realitas fragmentasi global dewasa ini—yang dimotori oleh polarisasi strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok—menciptakan tekanan struktural yang mendasar. Keberadaan ASEAN sebagai hub yang efektif kini bukan lagi anugerah bawaan, melainkan sebuah pencapaian yang harus diperjuangkan secara aktif melalui kohesi internal dan manuver diplomasi yang lincah, di tengah tarik-menarik kepentingan kekuatan besar yang semakin intens.
Tekanan Eksternal: Multilateralisme Eksklusif dan Bilateralisme Selektif
Ancaman paling substantif terhadap posisi sentral ASEAN berasal dari inisiatif strategis kekuatan besar yang membentuk arsitektur paralel, sering kali bersifat eksklusif. Di satu sisi, Amerika Serikat, melalui cetak biru Indo-Pasifik, secara sistematis memperkuat pakta keamanan seperti AUKUS (AS, Inggris, Australia) dan kerjasama kuadrilateral QUAD (AS, Jepang, India, Australia). Meski secara retoris mendukung peran ASEAN, kerangka kerja ini pada praktiknya menciptakan saluran diplomasi dan keamanan bypass yang berpotensi menggeser forum-forum yang dipimpin ASEAN. Di kutub berlawanan, Tiongkok mendorong pendekatan bilateral yang tegas, khususnya dalam sengketa klaim maritim di Laut China Selatan, sambil memperdalam ketergantungan ekonomi negara-negara anggota melalui investasi masif Belt and Road Initiative (BRI). Dua pendekatan yang tampak berseberangan ini—multilateralisme eksklusif ala Washington dan bilateralisme selektif ala Beijing—pada akhirnya berkonvergensi dalam satu efek: meminggirkan peran forum multilateral seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan KTT Asia Timur (EAS), sehingga secara perlahan mengikis kapasitas ASEAN sebagai rule-maker di kawasannya sendiri.
Fragmentasi Internal: Ujian Berat bagi Kohesi dan Konsensus
Sementara tekanan eksternal menguji ketahanan institusi, tantangan dari dalam justru menggerogoti fondasi paling mendasar dari ASEAN Centrality, yaitu kemampuan untuk bersuara dan bertindak secara kolektif. Keragaman mendalam dalam kepentingan geopolitik dan ekonomi sepuluh negara anggota merupakan sumber kerentanan utama. Perbedaan tingkat ketergantungan pada investasi dan perdagangan Tiongkok, serta variasi dalam kedekatan keamanan historis dengan Amerika Serikat, menciptakan spektrum persepsi ancaman yang sulit diselaraskan. Krisis politik-militer di Myanmar menjadi case study yang gamblang: respons yang terpecah dan lamban dari ASEAN mencerminkan ketidakmampuan kolektif dalam menegakkan prinsip-prinsip Piagam ASEAN dan ASEAN Way di saat yang paling krusial. Demikian halnya dengan ketegangan di Laut China Selatan, yang sering kali hanya direspons dengan pernyataan bersama yang lemah dan tidak mengikat, akibat perbedaan posisi nasional yang tajam. Fragmentasi internal semacam ini, jika dibiarkan berkepanjangan, berisiko mengubah ASEAN dari subjek geopolitik yang aktif menjadi sekadar arena pasif tempat kekuatan besar bersaing memperebutkan pengaruh, yang secara langsung melumpuhkan daya tawar dan kredibilitasnya.
Implikasi geopolitik dari pelemahan ASEAN Centrality bersifat fundamental bagi stabilitas dan kepentingan nasional Indonesia. Sebagai negara berpenduduk terbesar dan ekonomi terkuat di kawasan, Indonesia secara tradisional memandang ASEAN sebagai cornerstone kebijakan luar negeri dan platform untuk memperkuat posisi tawarnya di panggung global. Erosi peran sentral ASEAN akan memaksa Indonesia dan negara anggota lainnya untuk lebih banyak terlibat dalam diplomasi langsung dengan kekuatan besar secara bilateral atau melalui aliansi ad-hoc, sebuah situasi yang kurang menguntungkan bagi negara-negara dengan sumber daya yang terbatas. Lebih jauh, degradasi ASEAN dari rule-maker menjadi rule-taker akan mengancam tatanan berbasis aturan (rules-based order) yang selama ini dijaga, membuka ruang bagi hukum rimba (might makes right) di kawasan yang secara strategis vital bagi perdagangan global. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan ASEAN mempertahankan sentralitasnya dapat memicu dinamika fragmentasi global yang lebih dalam di Asia Tenggara, di mana negara-negara terpaksa memilih sisi (forced alignment) dalam persaingan AS-Tiongkok, menghancurkan netralitas yang menjadi fondasi stabilitas regional selama puluhan tahun.
