Peningkatan Ketegangan di Laut China Selatan: Uji Coba Militer China dan Respons Multinasional ASEAN

China kembali melakukan latihan militer skala besar di sekitar beberapa fitur yang disengketakan di Laut China Selatan pada November 2025, yang mencakup simulasi pengepungan dan pendaratan di pulau-pulau buatan. Latihan ini dipandang sebagai respons terhadap patroli kebebasan navigasi (FONOPs) yang intensif dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia di sepanjang tahun. ASEAN, melalui para Menteri Luar Negeri, mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan pelaksanaan Kode Etik (COC) yang efektif dan mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan. Namun, perpecahan internal di ASEAN—antara negara yang lebih vokal seperti Vietnam dan Filipina dengan negara yang lebih hati-hati seperti Kamboja dan Laos—terlihat jelas dalam nada final pernyataan tersebut. Dinamika aktor dalam konflik ini semakin kompleks dengan keterlibatan kekuatan eksternal. Amerika Serikat memperkuat pakta keamanan dengan Filipina (Enhanced Defense Cooperation Agreement/EDCA) dan meningkatkan transfer teknologi radar pantai ke Vietnam. Sementara itu, China tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan alat ekonomi melalui Belt and Road Initiative (BRI) untuk menjaga pengaruhnya di beberapa negara ASEAN. Indonesia, meskipun bukan pihak pengklaim langsung di Spratlys, memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna yang tumpang tindih dengan klaim garis sembilan-dash China. Posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan 'pendamai' di ASEAN diuji antara keinginan menjaga stabilitas dan perlindungan kedaulatan. Implikasi jangka pendek dari eskalasi ini adalah meningkatnya risiko insiden di laut antara kapal-kapal militer dan penegakan hukum, yang dapat memicu krisis diplomatik yang lebih besar. Bagi Indonesia, ini berarti harus meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah perairan Natuna, yang memerlukan alokasi anggaran pertahanan tambahan. Dalam jangka panjang, ketegangan yang berlarut-larut dapat memaksa negara-negara ASEAN untuk memilih sisi secara lebih jelas, yang berpotensi merusak sentralitas dan kesatuan ASEAN. Indonesia perlu memimpin inisiatif diplomatik yang lebih konkrit, mungkin dengan mengusulkan mekanisme dialog keamanan maritim ASEAN Plus yang lebih inklusif, sekaligus secara bersamaan mempercepat modernisasi kekuatan laut dan udara untuk mempertahankan ZEE-nya. Kegagalan mengelola krisis ini dapat mengikis kredibilitas Indonesia sebagai kekuatan maritim regional dan menempatkannya dalam posisi yang defensif dalam tata kelola Indo-Pasifik.