Dalam konteks ketidakpastian strategis kawasan yang kian mengeras akibat rivalitas kekuatan besar, forum ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus tahun ini menunjukkan pergeseran substansial dari retorika ke aksi. Peningkatan fokus pada kerja sama praktis—mulai dari latihan bersama di domain maritim dan siber hingga pembahasan isu nontradisional seperti keamanan iklim dan manajemen bencana—mencerminkan respons kolektif yang pragmatis. Dinamika ini bukan sekadar rutinitas diplomatik, melainkan upaya korektif terhadap arsitektur keamanan regional yang dihadapkan pada tekanan geopolitik eksternal yang intens. Keamanan kolaboratif yang diusung menjadi antitesis parsial terhadap logika blok-blokan yang berpotensi memecah belah, meskipun implementasinya tetap berjalan di atas rel prinsip dasar sentralitas ASEAN dan non-intervensi.
Dinamika Kekuatan Besar dan Konsolidasi Sentralitas ASEAN
Partisipasi aktif aktor-aktor seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan India dalam ADMM-Plus mengungkapkan permainan strategis yang kompleks. Masing-masing kekuatan memiliki kepentingan ganda: pertama, untuk menjaga akses dan pengaruh dalam arsitektur keamanan kawasan yang dikendalikan oleh ASEAN; dan kedua, untuk secara halus mempromosikan visi tata kelola keamanan regional mereka sendiri. Arsitektur yang dipimpin ASEAN, dalam hal ini, berfungsi sebagai buffer atau penyangga yang memoderasi kompetisi langsung. Namun, ini sekaligus menempatkan ASEAN pada posisi yang menantang: harus memastikan bahwa platform multilateral ini tidak direduksi menjadi sekadar ajang proxy competition atau arena bagi kekuatan besar untuk memperebutkan hegemoni dengan cara-cara yang lebih halus. Kredibilitas sentralitas ASEAN diuji oleh kemampuannya mempertahankan kohesi internal dan netralitas strategis yang produktif.
Kepentingan Strategis Indonesia dan Advokasi Indo-Pasifik Inklusif
Bagi Indonesia, sebagai salah satu founding father dan pendorong utama dinamika ASEAN, forum ADMM dan ADMM-Plus memiliki signifikansi geopolitik yang mendalam. Platform ini adalah instrumen vital bagi Indonesia untuk mengkonsolidasikan peran kepemimpinannya di kawasan serta mengoperasionalkan foreign policy mantra tentang Indo-Pasifik yang inklusif dan berdasar aturan (rules-based). Melalui kerja sama teknis di bidang maritim dan siber, Indonesia dapat memperkuat kapasitas deterensi dan responsnya sekaligus menanamkan norma-norma perilaku yang diinginkan, seperti penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Posisi Indonesia sebagai poros maritim menjadikan penguatan kapasitas keamanan maritim melalui kerja sama pertahanan ini bukan hanya soal kapabilitas, tetapi juga penegasan kedaulatan dan visi tata kelola kawasan.
Implikasi jangka pendek dari intensifikasi kerja sama pertahanan ini relatif jelas: penguatan kapasitas negara-negara anggota dalam merespons ancaman nontradisional seperti bencana alam, pandemi, dan kejahatan transnasional. Ini adalah wilayah low politics di mana kolaborasi lebih mudah dijalin. Namun, nilai strategis jangka panjangnya terletak pada kapasitas forum ini untuk menghasilkan dan mengkonsolidasikan norma bersama serta membangun strategic trust yang defisit di antara negara-negara anggota, dan yang lebih krusial, antara ASEAN dengan mitra dialognya. Keberhasilan atau kegagalan ADMM/ADMM-Plus dalam fungsi normatif ini akan secara langsung menentukan relevansi ASEAN sebagai regulator atau pengatur perilaku kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.
Tantangan utama yang menghadang adalah menemukan dan mempertahankan keseimbangan yang tepat dan rapuh. Di satu sisi, kerja sama pertahanan teknis dan praktis harus dapat berjalan tanpa terhambat secara signifikan oleh perbedaan politik sensitif, seperti klaim teritorial di Laut China Selatan atau persaingan teknologi AS-Tiongkok. Di sisi lain, ASEAN harus tetap mempertahankan kesatuan dan suara kolektifnya yang koheren untuk mencegah arsitektur ini dipecah belah atau di-co-opt oleh kepentingan kekuatan besar tertentu. Pada akhirnya, daya tahan ADMM-Plus sebagai respon terhadap ketidakpastian strategis akan diukur dari kemampuannya mentransformasikan latihan bersama dan dialog menjadi mekanisme pencegahan konflik (confidence-building and preventive diplomacy measures) yang efektif, serta mengartikulasikan suatu security order yang benar-benar dikonsumsi dan dihormati oleh semua pihak, besar maupun kecil.
