Peningkatan Aktivitas Militer China di Laut China Selatan dan Respon Negara-Negara ASEAN

Sepanjang paruh pertama 2026, China terus meningkatkan aktivitas militernya di Laut China Selatan, termasuk pembangunan dan pemutakhiran fasilitas di beberapa gugusan karang yang diklaimnya, peningkatan patroli pesawat tempur dan kapal perang, serta konfrontasi maritim yang lebih sering dengan kapal-kapal negara-negara ASEAN seperti Filipina dan Vietnam. Aktivitas ini bertujuan untuk memperkuat klaim kedaulatannya atas hampir seluruh wilayah laut tersebut, yang bertentangan dengan keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional tahun 2016 dan klaim tumpang tindih dari beberapa negara anggota ASEAN. Respon negara-negara ASEAN terhadap peningkatan aktivitas ini beragam, mencerminkan perbedaan dalam kepentingan nasional dan kedekatan dengan kekuatan besar. Filipina, dengan dukungan dari Perjanjian Pertahanan Mutual dengan AS, telah meningkatkan patroli bersama dan latihan militer. Vietnam terus mengembangkan kemampuan maritim dan pertahanan pulau secara mandiri. Sementara itu, negara seperti Kamboja dan Laos cenderung lebih condong pada pengaruh Beijing. Bagi Indonesia, meskipun bukan penggugat utama di SCS, peningkatan tensi di kawasan mengancam stabilitas yang vital bagi perdagangan dan keamanan energinya. Jakarta tetap konsisten menyerukan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan UNCLOS 1982 dan mengupayakan finalisasi Code of Conduct (CoC) yang efektif. Namun, lambatnya kemajuan CoC dan meningkatnya militerisasi kawasan menunjukkan bahwa Laut China Selatan akan tetap menjadi titik panas geopolitik utama dengan implikasi keamanan langsung bagi ASEAN dan lintas jalur perdagangan global.