Pakta Makkah, yang secara resmi dikenal sebagai Muslim Jewish Dialogue Alliance (MJDA), telah muncul sebagai instrumen strategis baru dalam peta keamanan Timur Tengah yang sarat dengan kompleksitas geopolitik. Alih-alih sekadar aliansi pertahanan konvensional, pakta ini merupakan respon terhadap dua kebutuhan utama: pertama, melakukan penahanan terhadap ekspansi pengaruh Iran di kawasan, dan kedua, menciptakan mekanisme deterrence kolektif yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat. Perspektif ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam politik keamanan regional, di mana negara-negara Sunni utama mulai membangun arsitektur pertahanan yang lebih mandiri dan berbasis kepentingan bersama.
Dinamika Aktor dalam Pakta Makkah: Antara Konvergensi dan Potensi Gesekan
Pakta ini menyatukan tiga kekuatan dengan kapabilitas yang saling melengkapi namun juga memiliki agenda geopolitik yang berbeda. Arab Saudi, sebagai inisiator, membawa pengaruh ekonomi dan legitimasi keagamaan, namun menyadari keterbatasannya dalam menghadapi ancaman rudal Iran secara unilateral. Bergabungnya Turkiye, anggota NATO dengan militer modern, memberikan dimensi pertahanan konvensional yang kredibel bagi aliansi ini. Sementara itu, Pakistan, sebagai satu-satunya kekuatan nuklir di dunia Islam, menawarkan lapisan deterrence strategis tertinggi yang sulit ditandingi. Konvergensi kepentingan ini, meskipun tampak solid, menyimpan potensi gesekan. Ambisi Turkiye di bawah Erdogan untuk memperluas pengaruh di dunia Islam melalui mekanisme ini dapat berbenturan dengan kepentingan Arab Saudi sebagai penjaga dua kota suci. Selain itu, keterikatan Pakistan dengan India, yang juga merupakan rival Iran, dapat mempersempit ruang gerak diplomatik aliansi ini.
Implikasi terhadap Balance of Power dan Posisi Indonesia
Eksistensi Pakta Makkah secara langsung mengubah balance of power di Timur Tengah. Blok ini diciptakan sebagai respons terhadap poros perlawanan yang dipimpin Iran, sehingga berpotensi memicu perlombaan senjata baru dan meningkatkan polarisasi. Fragmentasi keamanan semacam ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Di satu sisi, Indonesia memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang baik dengan Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan, serta secara historis menjaga hubungan pragmatis dengan Iran. Di sisi lain, terbentuknya blok militer yang eksklusif dapat mempersulit peran mediasi Indonesia di forum-forum multilateral seperti OKI. Dalam konteks ini, Indonesia harus mengartikulasikan secara lebih tegas prinsip politik luar negeri bebas aktifnya, khususnya dalam menolak pembentukan blok-blok yang justru memperdalam konflik.
Lebih dari sekadar isu pertahanan, Pakta Makkah mencerminkan krisis kepercayaan terhadap arsitektur keamanan yang dipimpin AS. Amerika Serikat, yang dianggap semakin terdistraksi oleh persaingan dengan Cina dan krisis di Ukraina, dinilai tidak lagi dapat diandalkan sebagai penjamin keamanan jangka panjang bagi sekutunya di Teluk. Keputusan Arab Saudi untuk mencari alternatif ini merupakan sinyal bahwa negara-negara Timur Tengah mulai mengambil alih kendali atas keamanan mereka sendiri, sebuah fenomena yang akan terus membentuk tatanan global yang multipolar. Bagi Indonesia, perkembangan ini merupakan peringatan untuk tidak terjebak dalam logika rivalitas blok, tetapi justru memperkuat diplomasi preventif di Selat Malaka dan kawasan Indo-Pasifik yang juga menghadapi dinamika serupa.
