Sepanjang semester pertama tahun 2026, dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik kembali menunjukkan eskalasi yang signifikan seiring dengan pengoperasian kapal induk ketiga China, Type 003, serta peningkatan frekuensi patroli angkatan laut China di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna. Langkah ini, yang merupakan bagian dari modernisasi militer China yang semakin agresif, langsung memicu kekhawatiran serius di Jakarta. Laut China Selatan, sebagai salah satu jalur perdagangan dan jalur komunikasi laut terpadat di dunia, menjadi medan uji bagi keseimbangan kekuatan antara kekuatan maritim regional dan kekuatan besar. Bagi Indonesia, yang memiliki batas maritim langsung dengan klaim China, situasi ini menuntut penyesuaian postur pertahanan tanpa meninggalkan prinsip kebijakan bebas aktif yang selama ini dijunjung.
Dinamika Kekuatan di Laut China Selatan dan Respons Indonesia
Kehadiran kapal induk Type 003 yang dilengkapi sistem ketapel elektromagnetik dan kemampuan proyeksi kekuatan jarak jauh, berpotensi mengubah peta kekuatan di kawasan. Modernisasi militer China tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga memberikan kemampuan ofensif yang lebih besar, terutama dalam mengontrol titik-titik strategis di Laut China Selatan. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan Indonesia merespons dengan mempercepat pengadaan enam kapal selam Scorpène dari Prancis dan dua frigat Arrowhead 140 dari Inggris. Langkah ini, menurut Menteri Pertahanan, merupakan bagian dari strategi minimum essential force yang disesuaikan dengan dinamika kawasan. Keputusan untuk mendiversifikasi sumber alutsista, dari Eropa selain dari mitra tradisional seperti Amerika Serikat, juga mencerminkan upaya untuk menjaga fleksibilitas diplomatik di tengah persaingan kekuatan besar.
Selain pengadaan alutsista, Indonesia memperkuat diplomasi pertahanan melalui latihan bersama Super Garuda Shield dengan Amerika Serikat dan Australia. Edisi 2026 melibatkan lebih dari 10.000 personel, menjadikannya latihan militer gabungan terbesar di kawasan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan interoperabilitas, tetapi juga mengirimkan sinyal kepada China bahwa Indonesia memiliki mitra keamanan yang kredibel. Namun, di sisi lain, latihan ini juga menguji batas-batas kebijakan bebas aktif Indonesia. Jakarta harus menjaga keseimbangan antara hubungan ekonomi yang sangat dalam dengan China dan komitmen untuk mempertahankan kedaulatan maritim.
Implikasi Jangka Panjang bagi Postur Pertahanan Indonesia
Eskalasi di Laut China Selatan dan respons militer Indonesia membawa implikasi jangka panjang yang serius. Pertama, peningkatan belanja pertahanan yang signifikan untuk mengakuisisi kapal selam dan frigat canggih, serta biaya operasional latihan bersama, berpotensi mengalihkan anggaran dari pembangunan sosial. Dalam jangka menengah, prioritas anggaran ini bisa menimbulkan tekanan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang merupakan pilar utama dari kemajuan Indonesia. Kedua, meningkatnya ketergantungan pada alutsista impor dari beberapa negara sekaligus menimbulkan risiko kerentanan rantai pasok dan pemeliharaan di masa depan. Ketiga, dinamika ini memperkuat kecenderungan kawasan menuju perlombaan senjata (arms race), di mana setiap peningkatan kapabilitas salah satu aktor mendorong aktor lain untuk merespons serupa. Keseimbangan kekuatan di Laut China Selatan menjadi semakin rapuh, dan Indonesia, sebagai negara non-klaim namun terdampak langsung, harus cermat mengelola diplomasi dan pertahanan.
Pada akhirnya, eskalasi ini memaksa Indonesia untuk mengartikulasikan ulang kebijakan luar negeri bebas aktifnya. Apakah Jakarta akan tetap berada di jalur non-blok murni, atau justru bergerak menuju hedging strategis yang lebih eksplisit? Keputusan untuk memperkuat latihan bersama dengan AS dan Australia, namun tetap menjaga hubungan ekonomi dengan China, menunjukkan bahwa Indonesia memilih jalan hedging. Namun, biaya dari strategi ini meningkat seiring dengan intensitas persaingan. Refleksi yang muncul adalah bahwa pertahanan Indonesia di era modern tidak lagi sekadar urusan alutsista, tetapi juga soal manajemen risiko geopolitik, alokasi sumber daya, dan kemampuan untuk merespons tanpa kehilangan otonomi strategis. Ke depan, kemampuan Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan di kawasan akan menjadi ujian utama bagi relevansi doktrin bebas aktif dalam dunia yang semakin terpolarisasi.
