Laporan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Dewan Keamanan pada Agustus 2025 menandai sebuah titik kritis dalam sejarah operasi penjaga perdamaian global. Dokumen tersebut tidak hanya menguraikan tantangan operasional di medan seperti Sahel dan Republik Demokratik Kongo, tetapi lebih jauh mengungkap sebuah fenomena struktural yang lebih dalam: erosi mendasar terhadap prinsip imparsialitas yang menjadi tulang punggung legitimasi misi PBB. Erosi ini dipicu oleh membanjirnya kelompok militer swasta serta aliran dukungan persenjataan dan politik yang terselubung dari kekuatan ekstra-regional, mentransformasi konflik internal menjadi konflik proxy yang kompleks. Dalam konteks ini, misi-misi seperti MINUSMA dan MONUSCO tidak lagi beroperasi sebagai penengah yang netral, melainkan terjepit di antara pemerintah host yang didukung secara bilateral dan kelompok pemberontak yang memperoleh sokongan dari luar, sehingga merusak kemampuan mereka memenuhi mandat inti perlindungan warga sipil.
Medan Pertarungan Kepentingan Global dan Dilema Operasional
Dinamika yang terjadi di Afrika, khususnya di kawasan Sahel dan Cekungan Kongo, merupakan cerminan nyata dari geopolitik kontemporer yang terfragmentasi. Kepentingan strategis negara-negara besar seperti Rusia, Prancis, dan China saling bersilangan di medan ini, masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda—mulai dari private military companies (PMC), perjanjian keamanan bilateral, hingga investasi infrastruktur yang dikaitkan dengan pengaruh politik. Persaingan ini mengglobalisasikan konflik lokal, menjadikannya perpanjangan tangan dari rivalitas kekuatan besar. Bagi pasukan penjaga perdamaian PBB, hal ini menciptakan lingkungan operasi yang semakin bermusuhan dan ambigu. Mereka harus menghadapi aktor-aktor bersenjata yang memiliki sponsor eksternal yang kuat, sementara posisi imparsial mereka terus-menerus dipertanyakan oleh semua pihak yang bertikai. Doktrin engagement tradisional yang mengandalkan persetujuan pihak-pihak yang berkonflik dan netralitas menjadi tidak lagi aplikatif, memaksa penyesuaian taktis yang berisiko tinggi.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Reformasi Arsitektur Keamanan Global
Sebagai kontributor pasukan konsisten dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang pernah menjabat, Indonesia menghadapi dilema operasional, etis, dan diplomatik yang mendalam. Di tingkat taktis, kontingen TNI yang ditugaskan harus menilai ulang secara radikal doktrin force protection dan aturan engagement di tengah lingkungan yang dipenuhi aktor proxy yang memiliki kemampuan persenjataan canggih. Secara politis, Indonesia terpanggil untuk memimpin suara negara-negara penengah dalam mendorong reformasi mendasar terhadap Dewan Keamanan PBB, khususnya pembatasan penggunaan hak veto dalam situasi konflik yang melibatkan konflik proxy. Hak veto kerap menjadi alat yang memungkinkan kekuatan sponsor untuk melindungi kepentingan proxynya, sehingga memanjangkan konflik dan membelokkan misi perdamaian. Kegagalan reformasi ini berpotensi mendorong krisis legitimasi permanen bagi operasi perdamaian multilateral, yang pada gilirannya dapat memaksa negara seperti Indonesia untuk bersikap lebih selektif dalam kontribusi pasukan atau mengalihkan fokus kepada mekanisme keamanan regional.
Implikasi jangka panjang dari fenomena ini sangat signifikan bagi tatanan keamanan internasional. Pertama, terjadi pergeseran paradigma dari operasi perdamaian multilateral yang imparsial menuju model keamanan yang terfragmentasi dan bersifat bilateral atau minilateral. Kedua, kredibilitas PBB sebagai penjamin perdamaian dan keamanan kolektif—sebagaimana termaktub dalam Piagamnya—akan terus tergerus jika tidak ada koreksi arah. Bagi kawasan ASEAN dan Indonesia, terdapat pelajaran penting tentang ketahanan institusi regional menghadapi intervensi kekuatan eksternal. Situasi ini dapat memperkuat argumen untuk memperkuat kapasitas dan sentralitas ASEAN dalam menyelesaikan konflik di kawasannya sendiri, sekaligus menjadi peringatan tentang betapa rapuhnya stabilitas suatu kawasan ketika menjadi ajang perebutan pengaruh kekuatan besar. Pada akhirnya, tantangan terhadap imparsialitas misi PBB di Afrika bukan sekadar persoalan teknis-operasional, melainkan gejala dari disfungsi sistem multilateral yang memerlukan respons kolektif yang lebih visioner dan berani.
