Menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-44 di Vientiane, Laos, pada September 2026, blok regional ini kembali menghadapi ujian kredibilitas terberat sejak kudeta Myanmar tahun 2021. Krisis yang berkepanjangan di Myanmar, di mana junta militer (Tatmadaw) terus melancarkan ofensif besar-besaran terhadap kelompok oposisi bersenjata dan menolak dialog inklusif yang diamanatkan dalam Five-Point Consensus, telah mengungkap keretakan fundamental dalam mekanisme pengambilan keputusan ASEAN. Peristiwa ini bukan sekadar masalah internal satu negara anggota, melainkan cerminan dari kegagalan struktural prinsip konsensus dan non-intervensi yang selama ini menjadi fondasi integrasi regional. Dalam konteks geopolitik yang semakin kompetitif, ketidakmampuan ASEAN untuk bertindak secara kolektif di Myanmar berimplikasi langsung pada posisi strategis kawasan, khususnya bagi Indonesia yang selama ini dipandang sebagai pemimpin tidak resmi blok ini.
Perpecahan Internal dan Posisi Indonesia
Dinamika aktor di dalam ASEAN menunjukkan polarisasi yang semakin tajam. Di satu sisi, negara-negara seperti Thailand dan Laos cenderung mengambil pendekatan pragmatis terhadap junta Myanmar, dengan prioritas pada stabilitas perbatasan dan kepentingan ekonomi bilateral. Di sisi lain, Indonesia bersama Malaysia dan Filipina mendesak sanksi dan tekanan yang lebih keras, termasuk pembatasan akses diplomatik terhadap perwakilan junta. Perbedaan ini bukan semata perbedaan taktik, melainkan mencerminkan visi yang berbeda tentang masa depan ASEAN dan perannya dalam tatanan global. Bagi Indonesia, kelumpuhan ini merupakan pukulan berat terhadap kebijakan luar negeri bebas aktif yang selama ini dijalankan. Sebagai anggota non-permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2024–2025, Jakarta telah berupaya mendorong diplomasi tenang (quiet diplomacy) di berbagai forum, namun gagal membentuk blok solid di tingkat regional. Kegagalan ini tidak hanya mengurangi efektivitas diplomasi Indonesia, tetapi juga mempertanyakan kapasitas ASEAN sebagai organisasi yang mampu menjaga stabilitas kawasan di tengah persaingan kekuatan besar.
Implikasi Geopolitik dan Konsekuensi Jangka Panjang
Dalam jangka pendek, perpecahan internal menghambat kemampuan ASEAN untuk menyusun posisi bersama dalam forum global seperti G20 dan APEC. Ketika mitra strategis seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia melihat ASEAN terpecah, kepercayaan terhadap blok ini sebagai mitra yang kredibel dan stabil semakin tergerus. Hal ini berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan Indo-Pasifik, di mana aktor-aktor eksternal dapat memanfaatkan celah untuk memperkuat pengaruh bilateral, melemahkan sentralitas ASEAN. Dalam konteks integrasi regional, krisis Myanmar menjadi ujian eksistensial. Prinsip non-intervensi dan konsensus yang selama ini dianggap sebagai kekuatan justru menjadi kelemahan ketika diterapkan pada situasi yang membutuhkan respons cepat dan tegas. Jika tidak ada reformasi mekanisme, ASEAN berisiko menjadi forum diskusi tanpa daya, relevan hanya di atas kertas tetapi tidak di medan realitas geopolitik. Bagi Indonesia, situasi ini memaksa para pembuat kebijakan untuk memikirkan ulang pendekatan diplomasi multilateral. Harus ada mekanisme baru yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada prinsip non-intervensi dan konsensus yang kaku, melainkan lebih fleksibel dan berbasis pada norma-norma demokrasi serta hak asasi manusia. Tanpa perubahan paradigma, bukan hanya Myanmar yang akan terus terpuruk, melainkan seluruh arsitektur keamanan regional yang dibangun selama puluhan tahun.
Refleksi akhir, krisis Myanmar telah menjadi katalis bagi disrupsi tatanan regional yang selama ini dianggap mapan. Bagi Indonesia, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk memimpin transformasi ASEAN menuju organisasi yang lebih adaptif, tegas, dan relevan dengan tantangan abad ke-21. Jika tidak, kepemimpinan Indonesia di kawasan akan semakin tergerus, dan ASEAN akan terus menghadapi ancaman irrelevansi di mata komunitas internasional.
