Runtuhnya Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty pada 2019 menandai titik balik geopolitik yang signifikan, bukan hanya dalam hubungan bilateral Amerika Serikat dan Rusia, tetapi terutama dalam rekonfigurasi lanskap keamanan strategis di kawasan Asia Timur dan Indo-Pasifik yang lebih luas. Perjanjian yang selama tiga dekade membatasi pengembangan dan penyebaran rudal darat-darat jarak menengah (500-5.500 km) ini telah membuka ruang bagi perlombaan senjata baru, menggeser paradigma deterensi dan stabilitas regional yang selama ini terbentuk pasca-Perang Dingin. Kebebasan untuk mengembangkan rudal jarak menengah memicu dinamika aksi-reaksi kompleks di antara kekuatan-kekuatan besar, yang berimplikasi langsung terhadap kerangka keamanan kolektif dan posisi negara-negara middle power seperti Indonesia.
Dinamika Aktor Utama dan Perlombaan Rudal di Kawasan
Pasca-INF, tiga aktor utama—Amerika Serikat, China, dan Rusia—bergerak dengan strategi yang berbeda namun saling berinteraksi dalam logika keamanan kompetitif. Amerika Serikat, yang sebelumnya dibatasi oleh perjanjian, kini secara aktif mengembangkan dan berencana menempatkan sistem seperti Typhon, yang mampu meluncurkan rudal jelajah Tomahawk dan rudal SM-6, di wilayah Indo-Pasifik. Pembicaraan potensial dengan sekutu seperti Jepang dan Filipina menunjukkan upaya Washington untuk membangun jaringan deterensi maju yang terdistribusi, guna menanggapi apa yang dipersepsikan sebagai tantangan dari China. Di sisi lain, China, yang tidak pernah terikat INF, telah membangun arsenal rudal balistik dan jelajah jarak menengah terbesar di dunia, dengan kemampuan proyeksi kekuatan yang dapat menjangkau pangkalan dan aset militer Amerika Serikat serta sekutunya di kawasan. Keunggulan asimetris ini menjadi pilar utama strategi Anti-Access/Area Denial (A2/AD) Beijing. Rusia, meski fokus konfliknya di Eropa, juga memiliki kapabilitas serupa yang dapat diproyeksikan ke Asia, menambah lapisan kompleksitas dalam kalkulasi strategis.
Implikasi terhadap Stabilitas Kawasan dan Kalkulasi Deterensi
Proliferasi sistem rudal jarak menengah di Asia Timur secara fundamental mengubah kalkulasi stabilitas strategis. Pertama, fenomena ini mempersempit waktu pengambilan keputusan (decision-making time) bagi para pemimpin akibat waktu terbang rudal yang lebih singkat, sehingga meningkatkan risiko miskalkulasi dan eskalasi yang tidak disengaja dalam krisis. Kedua, berkembangnya doktrin serangan pertama (pre-yang berisiko mendorong logika 'use-it-or-lose-it', di mana pihak yang merasa rentan terhadap serangan pendahuluan mungkin terdorong untuk memukul terlebih dahulu. Ketiga, lingkaran aksi-reaksi dalam perlombaan senjata ini mengikis mekanisme pembangunan kepercayaan (confidence-building measures) yang sudah rapuh, menciptakan lingkungan keamanan yang semakin kompetitif dan tidak stabil. Tanpa adanya rezim non-proliferasi atau pembatasan senjata ofensif baru yang melibatkan semua kekuatan utama di Asia, kawasan berisiko terjerumus ke dalam dinamika deterensi mirip Perang Dingin, namun dengan lebih banyak pemain, teknologi yang lebih maju, dan titik api geografis yang lebih tersebar.
Bagi Indonesia dan ASEAN, proliferasi rudal jarak menengah ini memiliki implikasi strategis yang mendalam dan langsung. Secara geografis, jangkauan sistem-sistem rudal ini (500-5.500 km) dapat dengan mudah mencakup seluruh wilayah Asia Tenggara, menjadikan kawasan ini bukan hanya sebagai arena kompetisi pengaruh, tetapi secara potensial sebagai teater operasi militer atau target dalam skenario konflik antara kekuatan besar. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jalur laut vital (Sea Lanes of Communication/SLOCs) seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok meningkatkan kerentanannya terhadap gangguan dalam situasi krisis atau konflik. Proliferasi ini juga menguji prinsip sentral ASEAN, yakni Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), dan dapat memecah konsensus kawasan jika negara-negara anggota mengambil sikap yang berbeda dalam merespons penempatan aset militer kekuatan besar.
Oleh karena itu, respons Indonesia dan ASEAN harus bersifat proaktif dan multidimensi. Diplomasi harus difokuskan untuk mendorong inisiatif pembicaraan keamanan regional inklusif yang melibatkan Amerika Serikat, China, Rusia, dan kekuatan regional lainnya, dengan tujuan menetapkan norma, transparansi, dan mungkin pembatasan voluntaris terhadap sistem rudal ofensif jarak menengah. Secara internal, Indonesia perlu terus memperkuat kemampuan sistem pertahanan udara dan rudal, serta pengawasan wilayah kedaulatan, bukan untuk terlibat dalam perlombaan senjata, tetapi untuk mempertahankan kredibilitas deterensi minimum dan kedaulatan. Lebih penting lagi, ASEAN harus memperkuat mekanisme seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ADMM-Plus untuk memasukkan isu proliferasi rudal dan stabilitas strategis dalam agenda tetap, guna mencegah eskalasi dan mengelola ketegangan. Masa depan stabilitas di Asia tidak lagi dapat bergantung pada arsitektur keamanan bipolar usang; diperlukan kerangka multilateral baru yang realistis namun ambisius untuk mengelola ancaman bersama yang lahir dari era pasca-INF.
