Latihan Laut Cina-Indonesia di Timur Taiwan: Diplomasi Pertahanan dalam Cengkraman Sensitivitas Teritorial

Kementerian Pertahanan Cina mengumumkan rencana latihan pelayaran bersama kapal perangnya dengan fregat Indonesia di perairan sebelah timur Taiwan pada pertengahan Agustus 2026. Latihan yang digambarkan untuk meningkatkan kemampuan operasional gabungan dan menjaga perdamaian kawasan ini langsung dikutuk keras oleh Taipei sebagai 'provokasi militer' yang berbahaya dan upaya menciptakan 'kesan palsu' kedaulatan Cina. Uniknya, latihan ini terjadi bersamaan dengan gelaran latihan militer tahunan Han Kuang Taiwan yang mensimulasikan serangan balik terhadap invasi. Latihan Cina-Indonesia di lokasi ini dianggap sangat tidak biasa karena Beijing umumnya menghindari latihan dengan militer asing di dekat zona sensitif tersebut. Dinamika aktor dalam peristiwa ini memperlihatkan kompleksitas posisi Indonesia. Sebagai negara yang menganut kebijakan Satu Cina dan tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, namun memiliki lebih dari 300.000 pekerja migran di pulau tersebut, Indonesia harus berjalan di atas tali. Latihan ini bisa dibaca sebagai bagian dari upaya Jakarta untuk menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar, khususnya di tengah tekanan geopolitik di Laut Cina Selatan dan upaya AS memperluas kerja sama pertahanan dengan negara-negara ASEAN. Pernyataan pejabat Indonesia sebelumnya yang menegaskan kerja sama pertahanan dengan AS bukan untuk mendirikan pangkalan militer, menunjukkan kehati-hatian ekstra. Implikasi geopolitiknya bersifat jangka panjang dan mendalam. Bagi Indonesia, latihan ini meningkatkan profilnya sebagai mitra pertahanan yang dicari, tetapi juga membawa risiko terseret ke dalam narasi konflik antara Cina dan Taiwan, serta ketegangan AS-Cina. Secara jangka pendek, langkah ini dapat dimanfaatkan Beijing untuk menunjukkan dukungan regional terhadap klaimnya di Taiwan, meski sifatnya terbatas. Dalam jangka panjang, Indonesia harus terus memastikan bahwa setiap kerja sama militer tidak melanggar prinsip ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) ASEAN dan tidak mengorbankan netralitas strategisnya. Peristiwa ini menggarisbawahi bagaimana kawasan Indo-Pasifik semakin menjadi panggung di mana tindakan simbolis militer memiliki resonansi politik yang tinggi, memaksa negara-negara tengah seperti Indonesia untuk mempertimbangkan setiap gerakan dengan cermat.