Keketuaan ASEAN yang diemban Indonesia pada periode 2023-2024 telah menjadi ujian berat bagi kapasitas diplomasi regional dalam merespons krisis politik Myanmar. KTT ke-43 di Jakarta pada 2025, yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi, justru gagal menghasilkan terobosan berarti dalam implementasi Five-Point Consensus. Kegagalan ini bukan sekadar persoalan teknis mediasi, melainkan cerminan dari dilema struktural yang dihadapi ASEAN dalam menyeimbangkan prinsip non-intervensi dengan tuntutan efektivitas penyelesaian konflik. Perpanjangan konflik hingga 2026, dengan pertempuran sengit antara junta militer dan pasukan oposisi di Sagaing serta Kayah, telah memicu arus pengungsi yang meluas ke Thailand dan India, mempertegas bahwa krisis Myanmar tidak lagi menjadi isu domestik semata, melainkan telah menjadi destabilisator kawasan dengan dampak kemanusiaan yang kompleks. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, kegagalan mediasi ini memperlemah posisi tawar ASEAN di forum internasional dan membuka celah bagi aktor eksternal untuk memperkuat pengaruh mereka di Asia Tenggara.
Fragmentasi Internal dan Pergeseran Keseimbangan Kekuatan Regional
Analisis terhadap dinamika aktor regional menunjukkan fragmentasi signifikan dalam pendekatan terhadap Myanmar. Riset dari Institute for Peace and Democracy menyoroti bahwa kerangka kerja ASEAN terhambat oleh prinsip non-intervensi yang menjadi fundament organisasi, serta adanya veto dari beberapa negara anggota yang memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan yang berbeda. Di satu sisi, Thailand dan Laos cenderung mengadopsi pendekatan akomodatif terhadap junta, didorong oleh kekhawatiran akan gelombang pengungsi dan keterkaitan ekonomi lintas batas. Di sisi lain, Indonesia bersama Malaysia dan Filipina mendorong pendekatan yang lebih keras, termasuk sanksi dan isolasi diplomatik terhadap rezim militer Myanmar. Perbedaan strategi ini menciptakan kebuntuan politik yang memperlemah posisi tawar ASEAN di forum internasional, sekaligus memberikan ruang bagi aktor eksternal untuk memainkan peran yang lebih dominan.
Kekosongan kepemimpinan regional yang ditinggalkan ASEAN dimanfaatkan secara cerdas oleh Amerika Serikat dan China untuk memperkuat pengaruh masing-masing. Washington, melalui pendekatan Indo-Pasifik, mencoba menampilkan diri sebagai penjamin stabilitas dan advokat Hak Asasi Manusia, sementara Beijing memanfaatkan hubungan ekonomi dan militernya dengan junta untuk memperluas akses strategis di kawasan. Kompetisi ini tidak hanya mengancam solidaritas ASEAN, tetapi juga dapat mengubah keseimbangan kekuatan regional yang selama ini didasarkan pada sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan. Implikasinya, krisis Myanmar bukan lagi sekadar persoalan internal negara anggota, melainkan telah menjadi arena pertarungan geopolitik antara kekuatan besar yang berpotensi memperdalam polarisasi di Asia Tenggara.
Implikasi Strategis bagi Indonesia: Antara Kredibilitas dan Kepentingan Nasional
Bagi Indonesia, kegagalan ini menimbulkan konsekuensi ganda yang saling terkait. Pertama, pelemahan kredibilitas ASEAN sebagai forum utama penyelesaian konflik secara langsung mencerminkan kapasitas diplomatik Indonesia sebagai poros stabilitas. Kedua, posisi Indonesia sebagai negara dengan pengaruh terbesar di kawasan menjadi dipertanyakan, terutama ketika negara-negara anggota lain menunjukkan resistensi terhadap agenda mediasi yang lebih tegas. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, Indonesia menghadapi dilema antara mempertahankan prinsip non-intervensi yang telah menjadi identitas ASEAN atau mengambil langkah lebih progresif untuk memulihkan efektivitas organisasi. Jika tidak segera diantisipasi, krisis ini dapat mengikis kepemimpinan regional Indonesia dan membuka jalan bagi aktor eksternal untuk semakin mendikte agenda keamanan di kawasan.
Ke depan, Indonesia perlu merumuskan strategi diplomasi yang lebih adaptif, termasuk memperkuat koalisi dengan negara-negara anggota yang memiliki kesamaan pandangan, serta memanfaatkan forum multilateral seperti PBB untuk menekan junta Myanmar. Tanpa reformasi struktural dalam mekanisme pengambilan keputusan ASEAN, krisis politik Myanmar berpotensi menjadi preseden buruk bagi masa depan arsitektur keamanan regional. Refleksi kritis ini harus menjadi bahan pertimbangan serius bagi para pengambil kebijakan di Indonesia, karena kegagalan menyelesaikan konflik Myanmar tidak hanya merusak citra ASEAN, tetapi juga mengancam stabilitas jangka panjang kawasan yang menjadi fondasi kepentingan strategis bangsa.
