Krisis politik Myanmar yang berkepanjangan hingga 2025-2026 telah menempatkan ASEAN pada posisi yang tidak nyaman. Sebagai forum keamanan regional yang dirancang untuk menjaga stabilitas, ASEAN menghadapi ujian kredibilitas ketika junta militer Myanmar gagal mengimplementasikan Konsensus Lima Poin—kerangka perdamaian dan rekonsiliasi yang disepakati sebagai respons kolektif atas kekacauan politik di negara tersebut. Di tengah tekanan global, krisis ini bukan lagi sekadar persoalan domestik Myanmar, melainkan telah berubah menjadi indikator kerapuhan arsitektur keamanan kawasan. Dalam konteks ini, posisi Indonesia sebagai negara yang selama ini aktif dalam mediasi menjadi sangat menentukan, sekaligus rentan terhadap fragmentasi yang terjadi di antara anggota ASEAN.
Fragmentasi ASEAN: Antara Akomodasi dan Sanksi
Perbedaan pendekatan terhadap junta Myanmar memperlihatkan bahwa ASEAN belum memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang cukup kuat untuk mengatasi divergensi kepentingan nasional. Di satu sisi, Thailand dan Kamboja memilih pendekatan akomodatif yang didasarkan pada pertimbangan pragmatis seperti stabilitas kawasan, hubungan ekonomi, dan isu perbatasan. Sikap ini, meskipun rasional dari perspektif bilateral, pada praktiknya memberikan ruang gerak bagi junta untuk terus mengabaikan tekanan internasional. Di sisi lain, Malaysia dan Filipina mendorong sanksi yang lebih tegas sebagai instrumen penekan terhadap rezim militer. Perbedaan fundamental ini menciptakan ketidakseimbangan dalam respons kolektif ASEAN, yang pada akhirnya memperlemah legitimasi organisasi tersebut sebagai penjaga stabilitas regional.
Fragmentasi tersebut menjadi cermin dari keterbatasan prinsip konsensus yang selama ini menjadi pilar ASEAN Way. Ketika krisis politik Myanmar berlarut-larut, mekanisme musyawarah justru memperlihatkan bahwa veto informal oleh negara-negara dengan kepentingan berbeda dapat menghambat langkah bersama. Lebih jauh, celah di antara anggota ASEAN ini menimbulkan peluang bagi aktor eksternal untuk memperluas pengaruh di kawasan. Ketidakmampuan ASEAN untuk bersuara satu kata terhadap junta dipandang sebagai kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh kekuatan besar dalam kompetisi geopolitik di Indo-Pasifik.
Implikasi Strategis bagi Indonesia: Kepemimpinan dan Beban Diplomasi
Bagi Indonesia, situasi ini menghadirkan dilema yang kompleks. Peran aktif Indonesia dalam mediasi krisis Myanmar memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional yang memiliki komitmen terhadap perdamaian. Namun, fragmentasi di dalam ASEAN menempatkan Indonesia pada posisi sulit karena harus mengelola ekspektasi negara-negara anggota yang berbeda pandangan serta tekanan dari komunitas internasional. Jika Indonesia terlalu vokal mendorong sanksi tegas, risiko isolasi dari Thailand dan Kamboja menjadi nyata. Sebaliknya, sikap lunak akan mengecewakan Malaysia, Filipina, serta Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mendambakan tindakan keras terhadap junta.
Beban diplomasi ini tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal. Indonesia dituntut untuk menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif di tengah tekanan global dan kebutuhan untuk mempertahankan kepercayaan publik di dalam negeri. Ketidakmampuan ASEAN merespons krisis Myanmar secara efektif berpotensi mengurangi bobot Indonesia dalam percaturan kawasan, sebab kepemimpinan Indonesia sering diukur dari kemampuannya menggerakkan konsensus regional. Dalam perspektif keseimbangan kekuatan, melemahnya solidaritas ASEAN membuat kawasan Asia Tenggara menjadi lebih rentan terhadap persaingan kekuatan besar. Jika ASEAN tidak mampu menyelesaikan krisis politik Myanmar, maka negara-negara anggota akan semakin condong mencari payung keamanan bilateral dengan mitra eksternal, yang pada akhirnya mengikis sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik.
Potensi perkembangan jangka menengah menunjukkan bahwa situasi ini memerlukan strategi diplomasi yang lebih adaptif dan inovatif dari Indonesia. Salah satu pendekatan yang mungkin adalah memperkuat aliansi dengan sesama negara yang memiliki sikap tegas terhadap junta untuk menekan Myanmar, sambil tetap menjaga saluran komunikasi dengan Thailand dan Kamboja demi menghindari perpecahan yang lebih dalam. Namun, tanpa reformasi mekanisme pengambilan keputusan ASEAN, kasus Myanmar akan terus menjadi ujian kegagalan kolektif. Refleksi yang lebih besar adalah bahwa ASEAN membutuhkan arsitektur kelembagaan yang mampu mengelola konflik internal secara tegas tanpa mengorbankan prinsip non-intervensi. Hanya dengan demikian, sentralitas dan kredibilitas ASEAN—baik di mata komunitas internasional maupun dalam menjaga stabilitas kawasan—dapat dipertahankan.
