Inisiatif de-dolarisasi yang digaungkan oleh BRICS+ dalam pertemuan puncaknya di Kazan, Rusia pada Oktober 2025, mewakili sebuah tantangan geopolitik ambisius terhadap tatanan moneter global yang didominasi Dolar AS. Kesepakatan prinsip untuk memperkuat mata uang lokal dan mengembangkan platform pembayaran bersama, pada hakikatnya, adalah upaya untuk membangun kedaulatan finansial kolektif guna mengurangi ketergantungan pada sistem yang dikendalikan Barat, terutama dalam konteks instrumen sanksi ekonomi yang semakin sering digunakan. Namun, realitas data dari Bank for International Settlements (BIS) per Juni 2026—yang menunjukkan dominasi dolar tetap kokoh di atas 75% dalam pembayaran perdagangan global—menggarisbawahi jurang yang lebar antara aspirasi politik dengan praktik ekonomi yang kompleks. Fenomena ini bukan semata soal teknis keuangan, melainkan cerminan dari keseimbangan kekuatan (balance of power) geopolitik yang belum mengalami pergeseran fundamental.
Divergensi Kepentingan Nasional dalam Arsitektur Finansial BRICS+
Analisis terhadap dinamika internal blok BRICS+ mengungkap keragaman, bahkan fragmentasi, tujuan strategis di balik wacana de-dolarisasi yang terkesan monolitik. Tiongkok, dengan ambisi sistemiknya, mendorong Yuan melalui infrastruktur CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), namun kontrol modal yang ketat membatasi daya tariknya sebagai mata uang investasi global yang benar-benar terbuka. India mengambil pendekatan pragmatis dengan memaksa penggunaan Rupee untuk transaksi strategis seperti impor energi dan pertahanan dari Rusia, meski menciptakan distorsi berupa surplus Rupee yang tidak likuid di pihak Rusia. Rusia, yang terdampak sanksi Barat, secara terpaksa menjadi penerima paling agresif dari skema transaksi mata uang lokal. Sementara itu, masuknya anggota baru seperti Iran dan Arab Saudi memperumit konsensus; Iran mendorong penghindaran total terhadap dolar, sedangkan Arab Saudi masih mempertahankan patokan Riyal terhadap Dolar AS, mencerminkan ikatan ekonomi dan keamanan yang masih kuat dengan Washington. Konvergensi kepentingan yang terbatas ini menyulitkan terciptanya sistem pembayaran bersama yang benar-benar kohesif dan likuid.
Dari perspektif geopolitik yang lebih luas, upaya kolektif BRICS+ ini merupakan bagian dari perebutan pengaruh dalam tata kelola ekonomi dunia. Inisiatif ini berpotensi menciptakan sistem keuangan paralel yang dapat mengurangi efektivitas sanksi unilateral AS dan sekutunya sebagai alat politik luar negeri. Namun, tantangan utama terletak pada kapasitas untuk menciptakan ‘klub mata uang’ yang menarik bagi pihak di luar blok. Tanpa kedalaman pasar keuangan, stabilitas nilai tukar, dan sistem clearing yang efisien—yang saat ini belum terpenuhi—usaha ini berisiko hanya menjadi mekanisme terbatas untuk perdagangan internal yang masih kecil proporsinya dibandingkan dengan total perdagangan global masing-masing negara.
Implikasi Strategis dan Posisi Indonesia dalam Arsitektur Keuangan Baru
Bagi Indonesia, yang tengah menjajaki keanggotaan BRICS, keterlibatan dalam wacana ini memiliki dimensi strategis yang mendalam. Implikasinya langsung menyentuh inti ketahanan ekonomi nasional: mengurangi kerentanan terhadap gejolak kebijakan moneter AS dan potensi paparan sanksi finansial unilateral di masa depan. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti memperkuat Bilateral Currency Swap Arrangements (BCSA) dengan mitra-mitra selatan dan mengembangkan infrastruktur pasar valuta asing untuk mata uang non-tradisional adalah upaya defensif yang diperlukan. Namun, analisis realistis terhadap struktur ekonomi Indonesia mengungkap batasan yang signifikan. Komoditas ekspor utama seperti CPO, nikel, dan batu bara masih diperdagangkan dengan kontrak berdenominasi dolar di bursa komoditas global, di mana pembeli dan penetapan harga berada di luar kendali unilateral Indonesia.
Dalam konteks ini, naratif penghapusan dolar sepenuhnya terbukti tidak realistis dan bahkan kontra-produktif. Implikasi strategis jangka panjang bagi Indonesia bukanlah de-dolarisasi paksa, melainkan diversifikasi mata uang transaksi yang cerdas. Kunci utamanya terletak pada transformasi struktur ekonomi: meningkatkan nilai tambah ekspor sehingga Indonesia memiliki daya tawar (bargaining power) untuk menegosiasikan pilihan mata uang dalam kontrak dagang. Secara paralel, penguatan pasar keuangan domestik, termasuk pengembangan instrumen lindung nilai yang dalam dan likuid, mutlak diperlukan untuk menyerap volatilitas yang tak terhindarkan dari transaksi dalam mata uang lokal yang kurang stabil. Posisi Indonesia akan paling menguntungkan jika mampu menjaga fleksibilitas—tetap terhubung dengan sistem keuangan global yang ada sambil secara selektif membangun jalur alternatif dengan mitra strategis di blok BRICS+ dan lainnya.
Pada akhirnya, dinamika BRICS+ dalam isu mata uang mencerminkan pergolakan besar dalam tata dunia multipolar, di mana negara-negara berkembang berusaha merombak ketergantungan yang dipandang membatasi kedaulatan kebijakan mereka. Namun, ambisi geopolitik harus berhadapan dengan gravitasi ekonomi: dominasi sebuah mata uang didukung oleh jaringan keamanan, kedalaman pasar, kepercayaan institusional, dan jaringan perdagangan yang terbentuk selama puluhan tahun. Upaya kolektif BRICS+ saat ini lebih tepat dilihat sebagai proses jangka panjang dalam mendiversifikasi ketergantungan, bukan sebagai peralihan hegemonik yang akan terjadi dalam waktu dekat. Bagi Indonesia, pembelajaran terpenting adalah bahwa kemandirian strategis dalam tata kelola keuangan tidak diberikan, melainkan dibangun melalui kekuatan ekonomi riil, diplomasi yang cermat, dan penguatan kapasitas keuangan domestik yang tangguh.
