Konsolidasi dan ekspansi keanggotaan BRICS menjadi BRICS+, dengan masuknya kekuatan ekonomi dan geopolitik strategis seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, dan Ethiopia, bukan sekadar perluasan forum ekonomi. Ini merupakan manifestasi konkret dari upaya kolektif negara-negara Global South untuk merestrukturisasi arsitektur keuangan global yang selama ini didominasi oleh institusi dan mata uang negara-negara Barat. Agenda utama kelompok ini, yang meliputi penguatan mekanisme pembayaran dalam mata uang lokal, pengembangan platform perdagangan alternatif, dan wacana mata uang reserva bersama, pada esensinya adalah proyek de-dolarisasi sistematis. Perkembangan ini merepresentasikan salah satu pergeseran geopolitik dan geoekonomi paling signifikan pada abad ke-21, yang berpotensi menciptakan kutub ekonomi baru yang mampu menandingi hegemonial Blok Barat. Bagi Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi utama non-anggota yang memiliki hubungan dagang dan investasi mendalam dengan banyak negara anggota BRICS+, dinamika ini menempatkan negara pada posisi krusial untuk memetakan strategi navigasi di tengah lanskap global yang semakin terpolarisasi.
Konsolidasi BRICS+ dan Fragmentasi Tata Kelola Ekonomi Global
Ekspansi BRICS+ harus dianalisis melampaui angka pertumbuhan ekonomi agregat. Inklusi Arab Saudi dan UAE—dua sekutu tradisional AS di Teluk—serta Iran, mengindikasikan pergeseran aliansi strategis yang didorong oleh kepentingan ekonomi pragmatis dan keinginan untuk otonomi kebijakan yang lebih besar. Upaya kolektif mereka menciptakan sistem pembayaran dan penyelesaian perdagangan alternatif merupakan tantangan langsung terhadap infrastruktur keuangan yang dimonopoli oleh SWIFT dan dominasi Dolar AS. Fragmentasi ini tidak hanya bersifat teknis-ekonomi, tetapi terutama bersifat geopolitik. Ia merefleksikan ketidakpuasan terhadap sistem Bretton Woods yang dianggap bias, serta respon terhadap penggunaan instrumen keuangan sebagai alat tekanan geopolitik oleh negara-negara Barat. Konsekuensinya, dunia bergerak menuju sistem 'multistandard' di mana dua atau lebih kerangka tata kelola—satu yang dipimpin Barat dan satu yang dipimpin BRICS+—akan berdampingan, berkompetisi, dan terkadang bertabrakan.
Posisi Strategis Indonesia: Antara Peluang Diversifikasi dan Tantangan Netralitas
Indonesia menghadapi paradigma kompleks di tengah pergeseran ini. Di satu sisi, terdapat peluang strategis yang jelas. Meningkatkan penggunaan mekanisme pembayaran lokal dalam perdagangan bilateral dengan sesama anggota BRICS+ dan negara Global South dapat mengurangi kerentanan terhadap volatilitas Dolar AS dan potensi dampak sanksi sekunder. Diversifikasi mitra investasi dan sumber pendanaan infrastruktur juga terbuka lebar, menawarkan alternatif dari kondisi yang sering dikaitkan dengan lembaga keuangan Barat. Namun, di sisi lain, tantangannya bersifat eksistensial bagi diplomasi ekonomi Indonesia. Risiko terbesar adalah terbelah (caught in the middle) antara dua sistem yang mungkin tidak kompatibel, yang dapat memicu inefisiensi dan ketidakpastian regulasi. Lebih jauh, Indonesia akan menghadapi tekanan politik yang halus namun nyata untuk mengambil sikap yang lebih jelas dalam kontes tata kelola global ini, suatu tekanan yang berpotensi mengganggu hubungan ekonomi dan keamanan yang telah lama terjalin dengan mitra tradisional seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.
Implikasi jangka pendek menuntut kelincahan diplomatik dan teknis. Pemerintah Indonesia perlu secara proaktif mengembangkan dan mempromosikan perjanjian penggunaan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS) dengan mitra dagang utama di kawasan BRICS+, dimulai dengan negara-negara yang sudah memiliki hubungan ekonomi yang kuat dan stabil. Ini adalah langkah pragmatis untuk langsung memanen manfaat de-dolarisasi tanpa harus terlibat secara politis dalam proyek integrasi keuangan BRICS+. Dalam jangka menengah dan panjang, posisi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuannya memanfaatkan peluang dari multipolaritas ekonomi tanpa terjebak dalam polarisasi politik yang merusak. Strategi 'mendayung di antara dua karang' (free and active) akan diuji ketangguhannya. Negara ini harus mampu merancang kebijakan ekonomi eksternal yang secara simultan menjaga akses dan kepercayaan dalam sistem Barat sambil secara cerdas mengintegrasikan diri dengan inisiatif alternatif dari Global South, semua demi memaksimalkan kepentingan nasional berupa stabilitas ekonomi, kedaulatan finansial, dan percepatan pembangunan.
Pada akhirnya, dinamika BRICS+ lebih dari sekadar isu moneter; ia adalah gejala dan katalis dari redistribusi kekuatan global yang lebih luas. Kebangkitan kelompok ini mencerminkan aspirasi untuk tatanan dunia yang lebih inklusif dan representatif, namun juga membawa risiko fragmentasi dan persaingan blok yang dapat mengikis kerja sama multilateral. Bagi Indonesia, navigasi di era baru ini memerlukan visi yang jelas bahwa ketahanan ekonomi nasional di masa depan tidak akan lagi bergantung pada satu kutub hegemon, tetapi pada kemampuan untuk menjalin dan memanfaatkan jaringan kerja sama yang luas, fleksibel, dan saling menguntungkan di seluruh spektrum geopolitik yang sedang berevolusi.
