Konflik berkepanjangan di Myanmar telah memasuki babak baru yang semakin mengkhawatirkan, dengan pertempuran antara junta militer dan Aliansi Kelompok Etnis Bersenjata, termasuk Arakan Army (AA), yang telah meluas hingga mencapai pinggiran Mandalay pada Mei 2026. Eskalasi ini tidak hanya memperdalam krisis kemanusiaan yang sudah akut—dengan lebih dari 3 juta warga sipil mengungsi menurut data PBB—tetapi juga menempatkan ASEAN dalam posisi yang semakin dilematis. Kegagalan organisasi regional ini dalam menerapkan butir-butir Five Point Consensus, terutama karena junta militer Myanmar menolak dialog dengan oposisi, menunjukkan kelemahan struktural dalam mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis konsensus. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas ASEAN sebagai instrumen penyelesaian konflik di kawasan, khususnya ketika berhadapan dengan negara anggota yang enggan tunduk pada tekanan kolektif.
Dinamika Geopolitik dan Implikasi bagi Stabilitas Regional
Pertempuran yang meluas hingga ke wilayah Mandalay—pusat ekonomi dan budaya Myanmar—menandai pergeseran signifikan dalam peta konflik. Aliansi kelompok etnis bersenjata yang sebelumnya terkonsentrasi di daerah perbatasan kini mampu menekan jantung kekuasaan junta. Dalam konteks geopolitik regional, instabilitas ini menciptakan dampak langsung terhadap negara tetangga, terutama Thailand dan India. Kedua negara tersebut kini menghadapi ancaman arus pengungsi baru yang dapat membebani kapasitas sosial-ekonomi mereka, serta memperkuat jaringan perdagangan narkotika dan senjata ilegal yang telah lama menjadi sumber ketidakstabilan di segitiga perbatasan. Dari perspektif keseimbangan kekuatan (balance of power), krisis kemanusiaan di Myanmar tidak hanya menjadi masalah domestik, melainkan ancaman keamanan non-tradisional yang dapat menggoyahkan tatanan regional. Sementara itu, aktor eksternal seperti Tiongkok dan Rusia—yang selama ini memberikan dukungan diplomatik dan militer kepada junta—semakin memperkuat pengaruh mereka di Myanmar, menciptakan ruang persaingan strategis yang kompleks dengan kepentingan negara-negara demokrasi Barat. Kehadiran Tiongkok sebagai investor utama dan pemasok senjata, serta Rusia sebagai mitra militer, menjadikan Myanmar sebagai ajang pertarungan pengaruh yang berdampak langsung pada dinamika ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik.
Posisi Indonesia dan Dilema Kepemimpinan Regional
Indonesia, sebagai negara yang memiliki kedekatan historis dan geografis dengan Myanmar serta pernah berperan sebagai mediator informal, kini berada di persimpangan kebijakan yang sulit. Tekanan internasional untuk mengambil sikap lebih tegas—mulai dari pengusiran duta besar Myanmar hingga penerapan sanksi ekonomi—terus meningkat. Namun, langkah semacam itu berpotensi memecah belah solidaritas ASEAN dan justru melemahkan pengaruh Indonesia di forum regional. Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih realistis adalah memanfaatkan jalur diplomasi yang masih terbuka. Jangka pendek, Indonesia perlu mendorong perpanjangan mandat Pos Pengamat untuk gencatan senjata (cease-fire) yang diusulkan oleh Special Envoy ASEAN, sebagai upaya meredakan pertempuran dan membuka ruang dialog. Langkah ini meskipun terbatas, setidaknya dapat mencegah eskalasi lebih lanjut dan memberikan napas bagi upaya kemanusiaan. Lebih jauh, Indonesia dapat memainkan peran sebagai penghubung antara junta dan kelompok etnis bersenjata melalui pendekatan track-two diplomacy, mengingat kapasitas dialog informal yang dimiliki. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemauan politik junta dan dukungan penuh dari negara-negara ASEAN lainnya, yang seringkali terpecah dalam menyikapi krisis di Myanmar.
Dari perspektif kepentingan strategis Indonesia, instabilitas di Myanmar berpotensi mengganggu keamanan maritim di Selat Malaka dan kawasan perbatasan darat di Sumatera. Arus pengungsi yang tidak terkendali dapat membebani sistem sosial dan ekonomi daerah perbatasan, seperti di Aceh dan Sumatera Utara. Selain itu, menguatnya pengaruh Tiongkok di Myanmar melalui proyek-proyek infrastruktur seperti Koridor Ekonomi Tiongkok-Myanmar (China-Myanmar Economic Corridor) semakin memperkuat posisi Beijing di kawasan, sebuah perkembangan yang perlu diantisipasi oleh Jakarta dalam konteks persaingan strategis Indo-Pasifik. Refleksi jangka panjang menunjukkan bahwa ASEAN perlu melakukan reformasi mekanisme pengambilan keputusan, agar prinsip konsensus tidak menjadi penghalang dalam menangani krisis internal anggota yang mengancam stabilitas regional. Kegagalan di Myanmar dapat menjadi preseden berbahaya bagi kawasan jika tidak segera diatasi dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis kepentingan bersama.
