Konflik Myanmar dan Dampaknya terhadap Solidaritas ASEAN: Peran Indonesia sebagai Mediator

Krisis politik di Myanmar yang dipicu kudeta militer 2021 terus berlanjut hingga 2026. Pada Februari 2026, junta militer melancarkan ofensif besar di wilayah Sagaing, menyebabkan pengungsian massal dan krisis kemanusiaan. ASEAN, yang dipimpin oleh Indonesia sebagai chair Rotating pada 2026, gagal mencapai konsensus untuk sanksi tegas karena prinsip non-intervensi dan veto dari beberap anggota yang bersimpati dengan junta. Indonesia, di bawah pimpinan Prabowo Subianto, berusaha menjadi mediator dengan pendekatan 'quiet diplomacy' dan menawarkan bantuan kemanusiaan. Namun, ketidaksediaan junta untuk bertemu dengan perwakilan pemerintahan sipil yang digulingkan membuat proses damai mandek. Data dari PBB menunjukkan lebih dari 3 juta warga Myanmar kehilangan tempat tinggal. Dampak jangka pendek terhadap ASEAN adalah menurunnya kredibilitas organisasi sebagai forum penyelesaian konflik regional. Indonesia sendiri harus menghadap kritik di dalam negeri dari LSM HAM yang menganggap kebijakan terlalu lunak. Dalam jangka panjang, konflik ini bisa merembet ke negara tetangga seperti Thailand dan Bangladesh, serta memperlemah poros keutuhan ASEAN. Refleksi: Indonesia perlu mendorong reformasi mekanisme ASEAN agar tanggap dalam krisis kemanusiaan tanpa mengorbankan prinsip non-intervensi.