Arsitektur keamanan Indo-Pasifik abad ke-21, yang ditandai oleh persaingan strategis AS-China dan kebangkitan kekuatan menengah, menghadirkan ujian eksistensial bagi relevansi ASEAN. Prinsip kepemimpinan kolektif dan konsensus, fondasi sejarah stabilitas kawasan, kini tampak kurang adaptif dalam merespons dinamika geopolitik yang cepat dan kompleks. Survey ISEAS-Yusof Ishak Institute mengonfirmasi persepsi publik tentang kelambanan organisasi ini, yang sering disuburkan sebagai arena proxy competition oleh kekuatan besar. Bagi Indonesia, implikasi dari pelemahan ASEAN bersifat fundamental, karena organisasi ini merupakan pilar utama diplomasi multilateral Jakarta dan bantalan strategis bagi posisi poros maritimnya.
Krisis Internal dan Fragmentasi Eksternal: Ancaman Ganda Terhadap Otoritas ASEAN
Dua tantangan saling memperkuat dan mengikis kapasitas ASEAN: krisis internal yang dipersonifikasikan oleh krisis Myanmar dan transformasi struktur kekuatan global menuju multipolaritas. Kegagalan Five-Point Consensus dalam mengatasi kekacauan di Myanmar memperlihatkan defisit penegakan (enforcement deficit) yang akut, merusak kredibilitas organisasi di mata dunia. Secara paralel, lanskap multipolar mendorong fenomena 'world minus one', di mana negara-negara, termasuk dari Eropa, secara agresif membangun kerja sama bilateral langsung dengan anggota ASEAN, seringkali melompati mekanisme kolektif. Lebih lanjut, kekuatan eksternal seperti China telah aktif menawarkan diri sebagai mediator dalam sengketa intra-regional, seperti kasus perbatasan Thailand-Kamboja. Kemunculan mediator eksternal ini, jika berlanjut, akan secara sistematis menggeser ASEAN dari posisi driver menjadi spectator dalam urusannya sendiri, mengikis otoritas kolektif yang menjadi dasar legitimasinya.
Polarisasi AS-China dan Kebuntuan Kepemimpinan Kolektif
Persaingan strategis Washington-Beijing telah mempolarisasi lanskap politik internal ASEAN, membuat pencapaian solidaritas yang kohesif menjadi sangat sulit. Prinsip konsensus, yang semula dirancang sebagai kekuatan pemersatu, justru menjadi titik kelemahan yang rentan dieksploitasi untuk memecah belah suara anggota. Hal ini terlihat gamblang dalam isu-isu sensitif seperti Laut China Selatan dan pengaturan rantai pasok kritis, yang sering berujung pada kebuntuan atau pernyataan bersama yang sangat terdilusi. Dalam skenario terburuk, ASEAN berisiko tereduksi perannya menjadi sekadar forum diskusi talk-shop, kehilangan kapasitas untuk secara efektif mengartikulasikan dan memajukan kepentingan strategis kolektif Asia Tenggara di panggung global. Ketidakmampuan merespons pelanggaran norma-norma dasar di Myanmar semakin menguatkan narasi bahwa organisasi ini kekuatan penegak (teeth) dalam lingkungan internasional yang semakin kompetitif dan berbasis aturan yang tegas.
Bagi Indonesia, sebagai kekuatan sentral dan inisiator ASEAN, situasi ini menempatkan Jakarta pada posisi dilematis. Di satu sisi, Indonesia berkepentingan besar menjaga vitalitas ASEAN sebagai platform diplomasi dan penyeimbang (buffer) alami dari persaingan kekuatan besar. Di sisi lain, ketergantungan pada mekanisme yang lamban dan terfragmentasi dapat membatasi ruang gerak strategis Indonesia. Oleh karena itu, Jakarta dituntut untuk memelopori reformasi internal yang berani, mungkin dengan mengkaji ulang prinsip konsensus mutlak untuk isu-isu kritis tertentu, sembari secara proaktif membangun koalisi dengan anggota ASEAN yang sepaham. Kegagalan menghidupkan kembali relevansi ASEAN bukan hanya akan melemahkan organisasi, tetapi juga secara langsung mengikis fondasi strategis Indonesia di kawasan, memaksa Jakarta untuk lebih mengandalkan pendekatan unilateral atau mini-lateral yang mungkin kurang stabil dalam jangka panjang.
