Meningkatnya aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang ditandai dengan pembangunan instalasi pertahanan dan patroli kapal perang di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam dan Filipina, menandai fase baru dalam dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Langkah Beijing ini tidak sekadar menguji supremasi hukum internasional, tetapi secara langsung menyentuh kepentingan strategis negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia yang memiliki tumpang tindih klaim di sekitar perairan Natuna. Dalam konteks persaingan kekuatan global, eskalasi ketegangan militer ini merefleksikan pergeseran balance of power di mana China terus memperkuat postur maritimnya, sementara Amerika Serikat dan aliansinya berupaya mempertahankan akses serta pengaruh. Situasi ini menempatkan ASEAN pada posisi dilematis: harus menyeimbangkan hubungan ekonomi yang erat dengan Beijing dan kebutuhan menjaga stabilitas kawasan serta kedaulatan negara anggotanya.
Fragmentasi ASEAN dan Tantangan Konsensus Kolektif
Respon kolektif ASEAN terhadap ketegangan di Laut China Selatan terhambat oleh perpecahan internal yang semakin nyata. Di satu sisi, negara-negara seperti Filipina dan Vietnam cenderung mengambil sikap keras terhadap klaim dan aktivitas China, didorong oleh pelanggaran langsung di ZEE mereka. Di sisi lain, negara-negara seperti Kamboja dan Laos, yang memiliki ketergantungan ekonomi lebih besar pada Beijing, cenderung moderat dan enggan mendorong deklarasi bersama yang tegas. Fragmentasi ini bukan semata-mata karena perbedaan persepsi, melainkan akibat dinamika hubungan bilateral yang asimetris dengan China serta tekanan ekonomi dan politik yang terus diberikan. Akibatnya, ASEAN kesulitan merumuskan posisi bersama yang kohesif, sehingga melemahkan legitimasi dan daya tawar organisasi ini dalam forum-forum seperti ASEAN Regional Forum atau East Asia Summit. Tanpa konsensus, ruang bagi China untuk memperluas klaim dengan strategi fait accompli semakin terbuka, sementara negara anggota yang paling rentan harus bergantung pada diplomasi bilateral atau aliansi ekstra-kawasan seperti Quad atau AUKUS untuk menjaga keseimbangan.
Implikasi bagi Indonesia dan Stabilitas Kawasan
Indonesia, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di ASEAN dan pemilik ZEE yang berpotensi tumpang tindih dengan klaim China di area Natuna, memegang posisi krusial dalam merespons situasi ini. Respons Jakarta yang selama ini mengedepankan diplomasi dan pendekatan hukum, seperti peningkatan patroli maritim serta penguatan posisi diplomatik di ASEAN, merupakan langkah rasional namun pragmatis. Namun, eskalasi ketegangan militer di Laut China Selatan menuntut Indonesia untuk memperkuat peran gandanya: sebagai mediator kredibel yang menjembatani perbedaan di dalam ASEAN, sekaligus aktor yang tidak ragu menunjukkan ketegasan di garis terdepan. Dalam jangka pendek, risiko insiden kontak langsung antara kapal patroli Indonesia dan China di Natuna semakin tinggi. Tanpa mekanisme penegakan hukum yang efektif, situasi ini berpotensi menguji kredibilitas Indonesia sebagai poros maritim global sekaligus menekan perlunya penguatan kapasitas pertahanan maritim nasional.
Lebih jauh, dinamika ini menggarisbawahi dilema struktural ASEAN dalam menghadapi ekspansionisme maritim China. Tanpa konsensus yang solid, ASEAN akan terus terombang-ambing antara pragmatisme ekonomi dan prinsip kedaulatan. Bagi Indonesia, pilihan strategis ke depan bukan sekadar antara bersikap moderat atau agresif, melainkan bagaimana membangun koalisi pragmatis di dalam ASEAN untuk menciptakan norma kawasan yang lebih mengikat, sambil secara bersamaan memperkuat diplomasi pertahanan dan hukum internasional sebagai landasan menjaga stabilitas di Laut China Selatan. Refleksi kritis ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam permainan kekuatan besar, tetapi mampu memanfaatkan posisinya sebagai jembatan antara kepentingan ASEAN, kepentingan nasional, dan tatanan global yang sedang bergeser.
