Rotasi kepemimpinan di dalam junta militer Myanmar belum mampu memutus kebuntuan politik yang berkepanjangan. Meskipun terjadi pergantian personel, praktik represif rezim terhadap oposisi dan masyarakat sipil terus berlanjut tanpa perubahan signifikan. Situasi ini menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan tidak serta-merta mengubah orientasi strategis junta, yang tetap enggan berkompromi. Dalam konteks geopolitik regional, kegagalan Myanmar keluar dari krisis memperlihatkan keterbatasan mekanisme ASEAN dalam menangani masalah internal anggota, khususnya melalui Five-Point Consensus yang disepakati pada April 2021. Konsensus tersebut praktis mandul karena tidak memiliki instrumen penegakan yang mengikat, sehingga implementasinya sangat bergantung pada niat baik junta yang justru semakin mengisolasi diri.
Di sisi lain, perpecahan internal ASEAN semakin nyata. Negara-negara seperti Kamboja, Laos, dan Thailand cenderung mempertahankan pendekatan non-interferensi konvensional, enggan mengambil sikap tegas terhadap junta. Sebaliknya, Malaysia, Indonesia, dan Singapura mendorong langkah yang lebih progresif, termasuk sanksi dan tekanan diplomatik. Perbedaan fundamental ini menghambat ASEAN dalam merumuskan respons kolektif yang efektif. Akibatnya, terjadi kekosongan kepemimpinan yang dimanfaatkan oleh aktor eksternal seperti Tiongkok, Rusia, dan India untuk memperdalam engagement bilateral dengan junta Myanmar. Langkah ini secara langsung mengabaikan proses ASEAN dan memperlemah posisi organisasi sebagai pengatur utama stabilitas kawasan.
Kegagalan Five-Point Consensus dan Perpecahan Internal ASEAN
Ketiadaan mekanisme penegakan dalam Five-Point Consensus membuat konsensus tersebut hanya menjadi deklarasi politik tanpa dampak nyata. Junta Myanmar terus melanggar poin-poin kesepakatan, termasuk penghentian kekerasan dan dialog inklusif, tanpa menghadapi konsekuensi berarti dari ASEAN. Perpecahan di antara negara anggota tidak hanya menghambat penyelesaian krisis, tetapi juga mengikis kredibilitas ASEAN sebagai forum diplomasi yang mampu menjaga stabilitas kawasan. Keterbukaan bagi aktor eksternal untuk masuk semakin memperumit dinamika geopolitik, karena Tiongkok dan Rusia cenderung mendukung pendekatan yang menguntungkan junta, sementara India mengejar kepentingan ekonomi dan keamanan sendiri. Hal ini menciptakan persaingan pengaruh yang berpotensi menggeser peran sentral ASEAN dalam arsitektur regional.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Masa Depan ASEAN
Bagi Indonesia, kegagalan konsensus ASEAN di Myanmar merupakan pukulan serius terhadap diplomasi yang selama ini digaungkan sebagai motor integrasi kawasan. Sebagai salah satu pendorong utama Five-Point Consensus, Indonesia menghadapi risiko kehilangan kredibilitas jika tidak mampu mendorong solusi yang efektif. Lebih dari itu, krisis yang berkepanjangan memunculkan ancaman nyata terhadap keamanan nasional Indonesia, seperti arus pengungsi ke wilayah perbatasan, peningkatan perdagangan gelap narkoba, serta potensi aktivitas pemberontakan lintas batas yang bisa menyebar ke negara tetangga. Dalam jangka menengah dan panjang, kebuntuan Myanmar memaksa ASEAN — dan Indonesia sebagai anggotanya — untuk mempertimbangkan reformasi prinsip non-interferensi menjadi 'non-indifference' atau bentuk intervensi konstruktif yang lebih fleksibel. Tanpa perubahan fundamental, relevansi ASEAN sebagai penjaga stabilitas kawasan akan terus terkikis, dan Indonesia kehilangan platform utama untuk mengejar kepentingan strategisnya di Asia Tenggara. Refleksi ini mendesak untuk dilakukan agar ASEAN tidak kehilangan arah di tengah pusaran geopolitik global yang semakin kompetitif.
