Laporan terbaru Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada November 2025 mencatat lonjakan signifikan belanja militer global sebesar 6,8% secara riil, mencapai rekor 2,8 triliun dolar AS. Angka ini bukan sekadar catatan statistik, melainkan cerminan pergeseran fundamental dalam postur keamanan dunia yang kian kompetitif. Peningkatan ini tidak merata secara geografis; kawasan Asia-Pasifik menjadi episentrum utama ekspansi anggaran pertahanan, didorong oleh tiga kekuatan utama: China, Jepang, dan Korea Selatan. Fenomena ini menandai akselerasi perlombaan senjata yang berimplikasi langsung pada keseimbangan kekuatan (balance of power) regional, sekaligus menempatkan negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, dalam posisi yang semakin tertekan untuk merespons dinamika strategis yang berubah cepat.
Dinamika Belanja Militer di Asia-Pasifik dan ASEAN
Peningkatan belanja militer global yang terpusat di Asia-Pasifik sebagian besar dipicu oleh ketegangan geopolitik yang belum mereda, terutama di Laut China Selatan dan Semenanjung Korea. China terus memperkuat kapabilitas angkatan laut dan udaranya untuk mendukung klaim kedaulatan yang kontroversial. Jepang, yang selama ini menganut kebijakan pertahanan defensif, secara bertahap mengubah postur keamanannya dengan peningkatan anggaran yang konsisten, sementara Korea Selatan merespons ancaman dari Korea Utara serta ketidakpastian aliansi dengan Amerika Serikat. Di dalam ASEAN, belanja militer Vietnam dan Filipina mencatat kenaikan paling signifikan. Kedua negara ini menjadikan modernisasi alutsista sebagai prioritas utama sebagai respons langsung terhadap eskalasi ketegangan di Laut China Selatan. Vietnam, misalnya, telah mengalokasikan anggaran besar untuk akuisisi kapal selam, rudal anti-kapal, dan sistem pertahanan udara. Filipina, di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr., menggenjot pengadaan kapal perang dan pesawat patroli maritim dengan dukungan kemitraan pertahanan dari Amerika Serikat dan Jepang. Langkah ini jelas mengubah postur keamanan kolektif di kawasan, di mana negara-negara anggota ASEAN yang memiliki sengketa maritim dengan China semakin merasa perlu untuk meningkatkan kapabilitas militer secara unilateral, di luar kerangka kerja sama ASEAN yang selama ini cenderung konsultatif.
Implikasi bagi Indonesia: Ancaman Menjadi Pemain Sekunder
Dalam konteks dinamika tersebut, posisi Indonesia menjadi sorotan. Anggaran pertahanan Indonesia tahun 2026 hanya naik 3% dalam mata uang lokal, yang secara riil mengalami koreksi akibat tekanan inflasi. Laporan SIPRI menyebutkan bahwa kesenjangan kapabilitas pertahanan Indonesia dengan negara tetangga, khususnya Vietnam dan Filipina, semakin melebar. Jika tren belanja militer global yang tidak simetris ini berlanjut, Indonesia berisiko menjadi pemain sekunder (secondary player) di kawasan. Status ini tidak hanya berdampak pada aspek militer semata, tetapi juga melemahkan posisi tawar (bargaining position) Indonesia dalam diplomasi bilateral dan multilateral, termasuk dalam perundingan batas maritim dan keanggotaan di forum keamanan seperti ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM).
Dari perspektif geopolitik, keterbatasan anggaran pertahanan Indonesia berpotensi menciptakan celah keamanan (security gap) di bagian selatan Selat Malaka dan Laut Natuna. Sementara Vietnam dan Filipina terus memperkuat kehadiran militer di perairan sengketa, ketidakmampuan Indonesia untuk mengimbangi modernisasi tersebut dapat mengurangi kredibilitas sebagai kekuatan maritim yang disegani. Lebih jauh lagi, dalam jangka menengah, ketimpangan ini dapat memicu persepsi bahwa Indonesia tidak lagi menjadi poros stabilitas (stability anchor) di Asia Tenggara, sehingga negara-negara eksternal seperti Amerika Serikat dan China mungkin akan lebih leluasa memengaruhi arah kebijakan kawasan tanpa mempertimbangkan kepentingan Jakarta secara serius.
Potensi perkembangan ke depan menunjukkan bahwa Indonesia perlu segera merumuskan strategi pertahanan yang lebih adaptif, tidak hanya bergantung pada peningkatan anggaran, tetapi juga pada efisiensi pengadaan alutsista, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, dan penguatan diplomasi pertahanan. Di tengah perlombaan senjata yang semakin tajam, Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara modernisasi militer, stabilitas fiskal, serta posisi sebagai negara yang non-blok namun tetap memiliki daya tawar strategis. Refleksi mendasar dari data SIPRI ini adalah bahwa postur keamanan suatu negara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh doktrin internal, melainkan oleh sejauh mana ia mampu merespons arus perubahan geopolitik yang berlangsung di sekitarnya. Tanpa langkah konkret dan visioner, risiko menjadi penonton di tengah panggung kekuasaan regional akan semakin nyata.
