Kenaikan Aktivitas Militer Asing di Laut China Selatan dan Dampaknya terhadap Stabilitas Kawasan ASEAN

Laporan terbaru menunjukkan peningkatan signifikan aktivitas militer asing, terutama dari negara-negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, di perairan Laut China Selatan sepanjang tahun 2025. Aktivitas ini mencakup patroli kebebasan navigasi (FONOPs), latihan militer bersama dengan sekutu regional, dan pengumpulan intelijen, yang dilakukan sebagai respons terhadap klaim maritim sepihak dan militarisasi pulau-pulau buatan oleh China. Situasi ini mengubah Laut China Selatan dari sekadar area sengketa bilateral/multilateral menjadi arena persaingan kekuatan besar global, yang meningkatkan risiko insiden dan eskalasi tidak terduga. Dinamika aktor memperlihatkan pola yang kompleks. Di satu sisi, negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia terus memperkuat kemampuan patroli dan pengawasan maritimnya, sambil berusaha menjaga keseimbangan antara menegaskan kedaulatan dan menghindari konflik terbuka. Di sisi lain, China terus menegaskan klaim historisnya dengan aktivitas konstruksi dan patroli rutin. Kehadiran militer ekstra-regional, meski dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan memastikan kebebasan navigasi, justru mempertajam polarisasi dan dapat mengurangi ruang manuver diplomasi ASEAN. Sentralitas ASEAN dalam mengelola sengketa melalui Code of Conduct (CoC) negosiasi diuji oleh dinamika kekuatan yang lebih besar ini. Bagi Indonesia, yang meski bukan pihak klaim langsung namun memiliki ZEE yang tumpang tindih dengan klaim China di sekitar Natuna, situasi ini adalah peringatan keras. Kepentingan strategis Indonesia adalah menjaga stabilitas kawasan sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan kedaulatan di perairan Natuna. Peningkatan aktivitas militer asing menuntut peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum laut oleh TNI AL dan Bakamla. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu mengambil peran lebih proaktif dalam mendorong soliditas dan sentralitas ASEAN, mempercepat finalisasi CoC yang efektif dan mengikat, serta menggalang konsensus regional bahwa stabilitas Laut China Selatan adalah tanggung jawab bersama, bukan arena bagi rivalitas kekuatan besar. Kebijakan luar negeri bebas-aktif harus diterjemahkan menjadi diplomasi maritim yang konkret dan asertif.