Kebijakan Netralitas Digital: Tantangan Indonesia di Tengah Perang Teknologi AS-China

Indonesia, sebagai pasar digital besar dengan ekosistem teknologi yang sedang berkembang, secara resmi mendeklarasikan kebijakan 'netralitas teknologi' pada pertengahan 2025. Deklarasi ini muncul sebagai respons terhadap tekanan dari kedua blok teknologi utama—Amerika Serikat (dan sekutu Baratnya) serta China—yang mendorong adopsi standar, platform, dan infrastruktur teknologi mereka secara eksklusif. Konteks global adalah fragmentasi tata kelola teknologi dunia (tech governance), dengan AS mempromosikan nilai-nilai seperti 'data free flow with trust' dan China mengedepankan model pengawasan dan kontrol melalui teknologi seperti 5G dan AI. Dinamika aktor mencakup pemerintah Indonesia yang berusaha menjaga kemandirian strategis, perusahaan teknologi nasional yang bergantung pada investasi dan teknologi dari kedua pihak, serta komunitas regional ASEAN yang juga mencari posisi dalam dilema ini. Analisis implikasi menunjukkan bahwa, dalam jangka pendek, netralitas mungkin melindungi Indonesia dari risiko menjadi proxy dalam konflik teknologi global, tetapi juga dapat menghambat akses ke investasi dan teknologi terdepan dari kedua pihak. Jangka panjang, kebijakan ini memerlukan pembangunan kapasitas teknologi domestik yang kuat untuk menjadi benar-benar mandiri, sebuah tantangan besar. Jika gagal, Indonesia mungkin terpaksa 'memilih pihak' di masa depan, yang akan memiliki dampak geopolitik besar terhadap posisinya di Indo-Pasifik.