Tahun 2025 menandai momentum signifikan dalam dinamika geopolitik global, di mana negara-negara Global South semakin vokal menuntut reformasi tata kelola multilateral yang dianggap usang dan tidak lagi mencerminkan keseimbangan kekuatan kontemporer. Ekspansi BRICS dengan anggota baru dari Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, serta peran G20 yang kini kerap dipimpin oleh negara berkembang, menjadi indikator pergeseran pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia. Negara-negara ini tidak lagi bersikap pasif; mereka secara aktif membentuk agenda global, terutama dalam isu perubahan iklim, pembiayaan pembangunan, dan regulasi teknologi digital, yang selama ini didominasi oleh negara maju. Fenomena ini merefleksikan krisis legitimasi institusi multilateral warisan Perang Dingin, sekaligus membuka ruang bagi lahirnya arsitektur baru yang lebih inklusif.
Dinamika Aktor dan Persaingan Kepemimpinan di Dalam Global South
Meskipun terdapat kesamaan visi untuk mereformasi tata kelola global, kelompok Global South menyimpan keragaman kepentingan yang kompleks. Dinamika internal diwarnai oleh persaingan strategis antara China dan India untuk memperebutkan posisi kepemimpinan naratif. China, melalui inisiatif BRICS+ dan Belt and Road Initiative, berupaya memperluas pengaruhnya dengan menawarkan alternatif institusi keuangan seperti New Development Bank. Sementara itu, India mengedepankan pendekatan yang lebih berbasis pada isu-isu demokrasi dan tata kelola digital, serta menjalin aliansi dengan negara-negara Selatan lainnya melalui forum seperti Voice of Global South. Persaingan ini menimbulkan risiko fragmentasi: jika tidak dikelola dengan hati-hati, inisiatif baru justru dapat menjadi alat perluasan pengaruh kekuatan besar tertentu, bukan mencerminkan kepentingan kolektif yang sesungguhnya. Bagi Indonesia, yang secara natural dipandang sebagai pemimpin di kalangan negara kepulauan dan berkembang, kebangkitan ini membuka peluang strategis untuk mengangkat isu-isu spesifik seperti keadilan iklim, pembangunan maritim berkelanjutan, dan reformasi arsitektur keuangan global yang lebih adil.
Implikasi Strategis bagi Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan
Posisi Indonesia sebagai anggota G20 dan pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik memberikan modal diplomasi yang signifikan. Namun, tantangan utama terletak pada kemampuan menjaga kesatuan dan koherensi kelompok Global South yang sangat beragam. Indonesia harus cermat dalam menavigasi persaingan China-India agar tidak terjebak dalam polarisasi yang dapat melemahkan posisi tawarnya. Lebih jauh, diperlukan strategi diplomasi teknis dan intelektual yang kuat untuk berkontribusi secara substantif dalam merancang aturan main baru, terutama dalam regulasi teknologi digital dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Jika Indonesia mampu membangun koalisi issue-based dengan negara-negara berpikiran sejalan, maka potensi untuk mempengaruhi agenda multilateralisme akan semakin besar. Sebaliknya, jika gagal mengelola keragaman internal dan tekanan eksternal, momentum ini justru dapat memperlemah pengaruh Indonesia di kancah global.
Dalam jangka panjang, kebangkitan Global South mengharuskan Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengikut atau penonton, tetapi aktor yang aktif merancang masa depan tata kelola global. Implikasinya terhadap stabilitas kawasan dan keseimbangan kekuatan sangat jelas: semakin kuatnya suara negara berkembang akan mendorong redistribusi kuota dan hak suara di lembaga keuangan internasional, serta pembentukan norma-norma baru dalam hubungan internasional. Refleksi kritis yang perlu diingat adalah bahwa reformasi multilateral bukanlah proses linier; ia penuh dengan negosiasi, kompromi, dan risiko kooptasi. Indonesia harus memperkuat kapasitas diplomasi preventif dan adaptifnya agar dapat memanfaatkan peluang ini tanpa kehilangan otonomi strategisnya.
