Fenomena fragmentasi dalam tata kelola global pasca ketegangan AS-China dan konflik di Ukraina telah membentuk lanskap geopolitik yang semakin multipolar dan kompetitif. Dalam konteks ini, kelompok negara Global South tidak lagi sekadar menjadi penonton, tetapi secara kolektif mengartikulasikan kepentingan dan mencari platform alternatif untuk mempengaruhi agenda internasional. Kebangkitan ini merepresentasikan koreksi struktural terhadap sistem yang selama ini didominasi oleh kekuatan Barat, menciptakan ruang bagi formasi aliansi-aliansi baru yang berporos pada isu pembangunan, reformasi kelembagaan, dan keadilan ekonomi. Posisi Indonesia sebagai anggota G20 dan mitra strategis BRICS menempatkannya pada posisi geopolitik yang unik sekaligus kompleks, di persimpangan antara blok tradisional dan kekuatan negara berkembang yang sedang naik daun.
Strategi Diplomasi Indonesia: Menjadi Penghubung dalam Tata Kelola Global yang Terfragmentasi
Dalam 12 bulan terakhir, analisis terhadap pergerakan diplomasi Indonesia menunjukkan pola yang tidak mengarah pada upaya memimpin sebuah blok baru yang eksklusif. Sebaliknya, Jakarta secara strategis memposisikan diri sebagai 'penghubung' (connector) dan 'penerjemah' (interpreter) antara kepentingan negara maju di G20 dan aspirasi negara berkembang dalam BRICS serta kelompok Global South lainnya. Peran ini dimanifestasikan melalui upaya aktif memfasilitasi dialog antar-kelompok pada isu-isu kritis seperti reformasi lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia) dan mekanisme pendanaan transisi energi yang adil. Pendekatan ini selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif, namun juga merefleksikan perhitungan pragmatis: dengan menjadi jembatan, Indonesia memaksimalkan pengaruhnya di kedua forum, mengakses sumber daya, dan memastikan suaranya terdengar dalam proses pembentukan norma-norma global baru tanpa harus terikat secara ideologis pada satu kutub kekuatan.
Dinamika Internal BRICS+ dan Tantangan bagi Koherensi Kebijakan Luar Negeri
Ekspansi BRICS menjadi BRICS+ dengan masuknya anggota baru seperti Iran, Arab Saudi, Mesir, dan Ethiopia, telah secara fundamental mengubah dinamika dan cakupan geopolitik kelompok tersebut. Perluasan ini, meski memperkuat bobot ekonomi dan demografis blok, secara simultan memasukkan kompleksitas rivalitas regional Timur Tengah dan persaingan pengaruh ke dalam satu forum. Bagi Indonesia, yang berinteraksi sebagai mitra strategis, dinamika internal yang lebih heterogen ini menciptakan tantangan diplomasi tersendiri. Jakarta harus secara cermat menavigasi perbedaan kepentingan yang tajam di antara anggota-anggota baru, sambil menjaga koherensi antara komitmen pada prinsip-prinsip perdamaian dan stabilitas dengan kepentingan ekonomi konkret, seperti akses pembiayaan infrastruktur dan pasar ekspor. Keseimbangan ini menjadi ujian bagi kemampuan Indonesia untuk mempertahankan posisi netralnya yang produktif di tengah tekanan yang semakin meningkat dari dalam tubuh BRICS+ sendiri.
Implikasi geopolitik dari posisi Indonesia ini memiliki resonansi yang luas bagi keseimbangan kekuatan (balance of power) regional Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Keberhasilan Jakarta dalam menjalankan peran penghubung dapat berkontribusi pada stabilitas kawasan dengan mencegah polarisasi penuh yang dapat memaksa negara-negara ASEAN untuk memilih sisi. Sebaliknya, kegagalan atau terperangkapnya Indonesia dalam rivalitas internal BRICS+ berpotensi melemahkan kredibilitas dan kapasitasnya untuk menjadi penengah yang dipercaya, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan dan mempercepat fragmentasi di kawasan. Dalam jangka menengah, tuntutan utama adalah mempertahankan 'kecerdasan diplomatik tinggi' untuk mengartikulasikan kepentingan nasional—seperti kedaulatan pangan, energi, dan ketahanan digital—dalam bahasa yang selaras dengan aspirasi kolektif Global South tetapi tetap dapat diterima dalam forum seperti G20.
Refleksi jangka panjang menunjukkan bahwa perjalanan arsitektur tata kelola global akan sangat bergantung pada bagaimana negara-negara penghubung seperti Indonesia memainkan kartunya. Konsekuensinya bukan hanya pada posisi Indonesia di panggung dunia, tetapi juga pada bentuk akhir dari sistem internasional itu sendiri—apakah akan berkembang menjadi tatanan yang benar-benar inklusif dan multipolar, atau hanya berpindah dari satu bentuk polarisasi ke polarisasi lainnya yang lebih rumit. Oleh karena itu, kapasitas Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari solusi global, dengan terus mempromosikan dialog dan kerja sama pragmatis lintas pembagian, merupakan kontribusi krusial tidak hanya bagi kepentingan nasionalnya, tetapi bagi masa depan tata kelola dunia yang lebih stabil dan adil.
