Evolusi Doktrin Pertahanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Laut China Selatan

Dalam 12 bulan terakhir, peningkatan aktivitas militer asing di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan klaim sepihak di Laut China Selatan telah memaksa TNI Angkatan Laut untuk merevisi dan mengaktualisasi doktrin pertahanan maritimnya. Sumber resmi Kementerian Pertahanan mengindikasikan pergeseran dari pendekatan berbasis kedaulatan teritorial semata ke arah pengawasan dan kontrol efektif atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) serta jalur pelayaran strategis. Dinamika ini tidak lepas dari kompetisi AS-China di kawasan Indo-Pasifik, di mana ALKI menjadi jalur logistik vital bagi kekuatan militer global. Indonesia merespons dengan memperkuat armada kapal patroli, meningkatkan kemampuan pengawasan maritim melalui radar dan satelit, serta memperdalam kerja sama patroli bersama negara-negara ASEAN seperti Filipina dan Vietnam. Analisis menunjukkan, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara penegakan hukum di wilayah kedaulatan dengan menghindari eskalasi konflik yang dapat menarik Indonesia ke dalam rivalitas besar. Implikasi jangka panjangnya, Indonesia perlu mengalokasikan anggaran pertahanan yang lebih besar untuk platform anti-access/area denial (A2/AD) dan sistem sensor terintegrasi, sambil terus memperkuat diplomasi maritim di fora regional seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) untuk membangun norma perilaku yang mencegah penggunaan paksa di laut.