Pada September 2026, eskalasi konflik Israel-Palestina kembali memanas dengan dimensi baru yang melibatkan aktor non-negara dan kekuatan regional. Serangan drone dari Yaman yang didukung Iran terhadap fasilitas penyimpanan minyak di selatan Israel memicu respons militer Israel di pangkalan Houthi di Hodeidah. Insiden ini kemudian memicu blokade parsial Selat Hormuz oleh Iran, yang langsung mengguncang pasar energi global. Harga minyak mentah Brent melonjak ke level 120 dolar AS per barel—tertinggi sejak 2022—menandakan betapa rentannya rantai pasokan energi dunia terhadap ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Bagi Indonesia, yang merupakan importir minyak netto, dampaknya bersifat langsung dan sistemik: subsidi Bahan Bakar Minyak membengkak, tekanan inflasi meningkat, dan nilai tukar rupiah melemah.
Dinamika Aktor dan Keseimbangan Kekuatan di Timur Tengah
Konflik ini memperlebar polarisasi di antara negara-negara Timur Tengah. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang tengah fokus pada agenda transformasi ekonomi Visi 2030, berusaha menjaga posisi netral. Namun, tekanan domestik dan hubungan historis dengan Palestina mempersulit sikap tersebut. Di sisi lain, Turki dan Qatar secara terbuka mendukung Palestina, sementara Iran menggunakan proksi Houthi untuk memperluas pengaruhnya melawan kepentingan Israel dan mitra Baratnya. Blokade parsial Selat Hormuz oleh Iran tidak hanya menjadi instrumen tekanan geopolitik, tetapi juga mengancam stabilitas pasokan energi global. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan baru: negara-negara Teluk yang selama ini menjadi penyeimbang regional kini terjepit di antara loyalitas ideologis dan pragmatisme ekonomi.
Implikasi terhadap Posisi Strategis Indonesia
Indonesia secara tradisional bersikap pro-Palestina dan mengutuk agresi Israel, namun ketergantungan pada pasokan minyak dari negara-negara Teluk memaksa Jakarta untuk menempuh diplomasi berlapis. Menteri Luar Negeri RI melakukan kunjungan darurat ke Riyadh dan Teheran untuk meminta jaminan pasokan minyak, mencerminkan dilema antara prinsip kebijakan luar negeri bebas-aktif dan kebutuhan energi domestik. Dalam jangka pendek, Indonesia harus mengaktifkan cadangan minyak strategis serta mempercepat pengembangan energi baru terbarukan guna mengurangi ketergantungan. Jangka panjang, stabilisasi Selat Hormuz yang terancam memaksa Indonesia untuk mencari jalur pasokan alternatif—misalnya dari Afrika Barat—dan memperkuat kesiapan Kesatuan Angkatan Laut dalam mengamankan kapal berbendera Indonesia di perairan konflik.
Secara lebih fundamental, krisis ini mengungkapkan bahwa Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan diplomasi tradisional dalam menghadapi guncangan geopolitik. Perlu adanya integrasi antara kebijakan energi, pertahanan maritim, dan diplomasi ekonomi untuk membangun resiliensi nasional. Ketergantungan pada satu titik rawan seperti Selat Hormuz menjadi kelemahan struktural yang harus segera diatasi. Potensi perkembangan ke depan menunjukkan bahwa konflik Israel-Palestina tidak lagi bersifat bilateral, melainkan telah menjadi ajang pertarungan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar yang berdampak pada keseimbangan energi global. Bagi Indonesia, langkah adaptif dan antisipatif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan energi di tengah ketidakpastian geopolitik yang terus meningkat.
