Pada Januari 2026, China secara sepihak memperluas zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) di Laut China Selatan hingga mencakup sebagian besar area klaim historisnya, termasuk perairan yang berbatasan langsung dengan Kepulauan Natuna, Indonesia. Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam dinamika geopolitik kawasan, memicu reaksi keras dari Vietnam, Filipina, dan Indonesia, serta mendorong ASEAN menggelar pertemuan darurat. Perluasan ADIZ ini bukan sekadar peristiwa teknis militer, melainkan sebuah manuver strategis Beijing untuk memperkuat kontrol de facto atas wilayah yang disengketakan, sekaligus menguji solidaritas ASEAN dalam menghadapi ekspansionisme maritim.
Latar Belakang dan Signifikansi Geopolitik Ekspansi ADIZ China
Tindakan China ini berakar pada klaim nine-dash line yang kontroversial dan strategi pertahanan proaktif Beijing di kawasan Indo-Pasifik. Dengan memperluas zona identifikasi pertahanan udara, China tidak hanya mempertegas yurisdiksi sepihaknya, tetapi juga menciptakan fakta di lapangan yang mempersulit navigasi udara militer negara lain. Amerika Serikat dan Australia segera merespons dengan mengirimkan kapal perang untuk melakukan Freedom of Navigation Operations (FONOPs) di area yang diperluas, meningkatkan ketegangan militer secara langsung. Langkah ini menunjukkan bahwa eskalasi ADIZ bukanlah isu bilateral semata, melainkan cerminan pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan antara status quo yang dipertahankan AS dan ambisi revisionis China.
Respons ASEAN menjadi sorotan penting. Pertemuan darurat yang digelar memperlihatkan fragmentasi internal: sementara Indonesia, Filipina, dan Vietnam menuntut sikap tegas, Kamboja dan Laos cenderung pro-China, mencerminkan keterbelahan di antara negara anggota yang memiliki kepentingan berbeda terhadap Beijing. Fragmentasi ini melemahkan kapasitas ASEAN sebagai forum multilateral yang kredibel, dan menguntungkan China yang memanfaatkan prinsip non-intervensi untuk mencegah resolusi kolektif. Dalam jangka pendek, ketidakmampuan ASEAN menghasilkan posisi bersama justru memperkuat dominasi diplomatik China di kawasan.
Implikasi terhadap Posisi Indonesia dan Masa Depan Kawasan
Indonesia berada di garis depan menghadapi dampak langsung perluasan ADIZ ini. Kedaulatan atas Kepulauan Natuna terancam, dan aktivitas ekonomi seperti perikanan serta eksplorasi energi berpotensi terganggu. Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia menegaskan komitmen pada penyelesaian damai dan mengaktifkan kembali patroli terkoordinasi dengan negara-negara ASEAN lainnya. Namun, efektivitas patroli bersama ini masih dipertanyakan mengingat perbedaan kapasitas maritim dan komitmen politik antaranggota ASEAN. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memperkuat diplomasi maritim bilateral dengan mitra strategis seperti Australia dan Jepang, serta meningkatkan kerja sama intelijen untuk memonitor pergerakan militer China di perairan Natuna. Tanpa langkah konkret, ada risiko de facto dominasi China terus mengikis ruang gerak Indonesia di Laut China Selatan.
Potensi perkembangan ke depan mencakup peningkatan frekuensi FONOPs oleh negara-negara maritim, yang berpotensi memicu insiden militer tak terduga. Stabilitas kawasan bergantung pada kemampuan aktor-aktor regional untuk membangun mekanisme pengelolaan konflik, seperti kode etik di Laut China Selatan yang mandek. Refleksi kritis yang perlu diangkat adalah bahwa perluasan ADIZ China bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari siklus eskalasi-respond yang terus berulang. Indonesia, dengan posisi geografis dan historisnya, dituntut untuk menjadi jembatan antara pendekatan multilateralis ASEAN dan realitas geopolitik yang semakin kompetitif. Kegagalan merumuskan strategi adaptif dapat berarti Indonesia kehilangan momentum dalam mempertahankan kedaulatan serta peran sentralnya di kawasan.
