Doktrin 'Pertahanan Bersama' Taiwan dan Respon China: Menilai Risiko Eskalasi di Selat Taiwan

Pemerintah Taiwan, menghadapi tekanan militer China yang semakin intensif (patroli reguler pesawat dan kapal di dekat garis tengah selat), secara resmi mengadopsi doktrin pertahanan baru yang menekankan pada 'pertahanan asimetris', 'pertahanan bersama' (whole-of-society defence), dan peningkatan kesiapan milisi sipil. Doktrin ini didukung oleh pengadaan senjata dari AS seperti sistem pertahanan pantai Harpoon dan pelatihan pasukan oleh penasihat AS. China merespons dengan latihan militer skala besar yang mensimulasikan blokade dan serangan terhadap pulau tersebut, serta retorika yang semakin keras dari pejabat militer. Konteks global dari ketegangan ini adalah persepsi Beijing bahwa AS sedang melemah secara internal, sehingga membuka 'jendela peluang' untuk penyatuan paksa, sementara Washington berkomitmen untuk membantu Taiwan membangun kemampuan untuk menahan serangan awal. Bagi Indonesia dan ASEAN, konflik di Selat Taiwan merupakan skenario terburuk bagi stabilitas regional. Lebih dari 40% perdagangan maritim global melewati kawasan perairan di sekitarnya, termasuk Laut China Selatan. Konflik terbuka akan mengacaukan rantai pasokan global, melumpuhkan ekonomi, dan memaksa negara-negara ASEAN untuk mengambil posisi yang sulit antara hubungan ekonomi dengan China dan keamanan bersama dengan AS. Implikasinya mendorong Indonesia untuk terus menyerukan dialog dan menahan diri dari semua pihak, sekaligus memperkuat ketahanan nasional terhadap guncangan ekonomi dan potensi gelombang pengungsi.