Pandemi COVID-19 tidak hanya merupakan bencana kesehatan; peristiwa ini telah secara permanen mengkatalisis transformasi mendalam dalam lanskap kesehatan global dan dinamika kekuasaan antarnegara. Kesehatan kini telah terangkat sebagai inti dari keamanan nasional dan arena utama dalam diplomasi strategis, di mana negara-negara besar mendefinisikan pengaruh mereka. Forum seperti WHO telah berubah menjadi panggung geopolitik yang diperebutkan, di mana penetapan standar internasional, alokasi pendanaan riset, dan kerangka regulasi kesehatan dibentuk. Perebutan pengaruh yang tengah berlangsung, terutama antara blok yang dipimpin Amerika Serikat dan yang didukung Tiongkok, melampaui isu teknis murni. Ini pada dasarnya adalah perjuangan tata kelola (governance) untuk menentukan siapa yang menetapkan aturan main, mengarahkan agenda, dan dengan demikian, menguasai peta jalan respons kesehatan dunia untuk beberapa dekade mendatang.
Pertarungan Tatanan Global dan Fragmentasi Kerangka Kesehatan
Gejolak di WHO yang terwujud dalam perdebatan sengit mengenai amendemen Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) maupun negosiasi perjanjian pandemi yang baru, mencerminkan perpecahan geopolitik yang lebih luas. Pertarungan ini tidak lagi terbatas pada respons terhadap patogen, tetapi telah meluas ke ranah kedaulatan data, hak kekayaan intelektual, transparansi, dan pembiayaan. Setiap blok berusaha menanamkan prinsip dan kepentingan nasionalnya ke dalam kerangka aturan global. Implikasi langsung dari dinamika ini adalah risiko fragmentasi respons kesehatan global. Dunia dapat terbagi ke dalam sistem panduan dan standar yang saling bersaing, merusak koordinasi di saat krisis, dan meninggalkan negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah terjebak dalam dilema pilihan politik. Kondisi ini secara langsung mengancam stabilitas kawasan, karena penyebaran penyakit lintas batas, terutama di wilayah terkoneksi seperti Asia Tenggara, akan menjadi jauh lebih sulit dikelola jika tidak ada kesepakatan dan kepercayaan global yang kokoh.
Posisi dan Pergerakan Strategis Indonesia di Arena Baru
Sebagai negara berpenduduk besar dan ekonomi emerging power di kesehatan global, Indonesia menghadapi tantangan kompleks sekaligus peluang strategis. Kepentingan nasional Indonesia jelas terletak pada ketahanan sistem kesehatannya yang terautonomi dan tata kelola global yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan Global South. Implikasi geopolitik dari perebutan pengaruh ini bagi Indonesia bersifat dua dimensi. Pertama, mendesak kebutuhan untuk memperkuat pondasi ketahanan kesehatan nasional yang mandiri. Ini bukan lagi sekadar soal logistik, tetapi merupakan imperatif strategis pertahanan non-militer. Pengembangan kapasitas manufaktur lokal (local manufacturing) untuk vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan adalah langkah krusial untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan terhadap fluktuasi geopolitik dan proteksionisme negara produsen.
Secara diplomasi, posisi Indonesia di G20 dan di badan eksekutif WHO memberinya platform berharga untuk mempengaruhi perdebatan. Agenda utama Jakarta haruslah menyuarakan dan memperjuangkan tata kelola kesehatan global yang lebih egaliter, yang mengakomodasi kepentingan negara berkembang dan melindunginya dari dominasi politik negara maju serta kepentingan komersial raksasa farmasi global. Diplomasi kesehatan Indonesia harus menjadi instrumen untuk memastikan akses setara terhadap produk kesehatan esensial dan alih teknologi. Peran aktif dalam negosiasi IHR dan perjanjian pandemi adalah medan tempur diplomasi kontemporer, di mana kemampuan teknis, koalisi dengan negara-negara berpikiran sama, dan kekuatan lobi akan menentukan seberapa jauh kepentingan nasional dapat terjamin dalam struktur peraturan dunia pasca-pandemi.
Pada akhirnya, konstelasi geopolitik pasca-pandemi dalam kesehatan global menandai babak baru dalam kompetisi kekuatan global. Erosi multilateralisme dan meningkatnya sikap transaksional dalam forum seperti WHO akan terus membentuk lingkungan strategis yang penuh ketidakpastian. Bagi Indonesia, situasi ini menuntut kewaspadaan berlapis dan strategi yang cermat. Membangun kemandirian dalam ketahanan kesehatan adalah langkah defensif yang vital. Namun, langkah ofensif yang sama pentingnya adalah memainkan diplomasi kesehatan dengan lincah dan cerdik—memperkuat suara kolektif Global South, membangun aliansi strategis di luar blok-blok besar, dan secara aktif membentuk aturan global agar sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang lebih universal. Hanya dengan pendekatan komprehensif ini Indonesia dapat mengubah diri dari objek ketidakpastian geopolitik kesehatan menjadi aktor yang turut menentukan masa depan tatanan kesehatan global.
